KOMPASIANO

Di tengah adanya kabar kurang menggembirakan dari Amerika Serikat (AS) di mana Presiden AS Donald Trump melarang universitas terkemuka di AS menerima mahasiswa asing, di belahan dunia lain, beberapa universitas elit justru mulai memanfaatkan kebijakan ini.

Salah satu contohnya yakni Universitas Osaka, salah satu universitas peringkat teratas di Jepang, menawarkan keringanan biaya kuliah, hibah penelitian, dan bantuan pengaturan perjalanan bagi mahasiswa dan peneliti di lembaga AS yang ingin pindah ke Jepang untuk mengenyam pendidikan.

Tak hanya itu, ada universitas ternama di Jepang lain yang juga memanfaatkan momentum ini, yakni Universitas Kyoto dan Universitas Tokyo di Jepang yang juga mempertimbangkan skema serupa bagi para mahasiswa asing yang terancam ‘diusir’ di universitas elit AS.

Hal ini karena Pemerintah Jepang tengah meningkatkan jumlah mahasiswa asingnya menjadi 400.000 selama dekade berikutnya, dari sekitar 337.000 pada saat ini.

Selain di Jepang, Hong Kong juga demikian. Pemerintah Hong Kong telah menginstruksikan universitasnya untuk menarik bakat-bakat terbaik dari Amerika Serikat.

Sementara itu, Universitas Xi’an Jiaotong di China telah mengimbau para mahasiswa di Harvard, yang menjadi sasaran tindakan keras Trump, dengan menjanjikan penerimaan yang “sederhana” dan dukungan yang “menyeluruh”.

Pemerintahan Trump telah memberlakukan pemotongan dana besar-besaran untuk penelitian akademis, membatasi visa bagi mahasiswa asing, terutama dari Tiongkok dan berencana untuk menaikkan pajak pada sekolah-sekolah elit.

Trump menuduh universitas-universitas top AS merupakan tempat lahirnya gerakan anti-Amerika. Dalam eskalasi yang dramatis, pemerintahannya pada pekan lalu mencabut izin Harvard untuk menerima mahasiswa asing, sebuah langkah yang kemudian diblokir oleh Hakim Federal AS.

Masaru Ishii, Dekan Sekolah Pascasarjana Kedokteran di Universitas Osaka, menggambarkan dampaknya terhadap universitas-universitas AS sebagai “kerugian bagi seluruh umat manusia”.

“Kebijakan antimahasiswa asing ini tentunya merugikan bagi seluruh umat manusia, karena kemarin mereka banyak pilihan, sekarang menjadi lebih terbatas,” kata Ishii, dikutip dari Reuters.

Sementara menurut Jessica Turner, CEO Quacquarelli Symonds, sebuah firma analitik yang berpusat di London yang memeringkat universitas di seluruh dunia, mengatakan universitas-universitas terkemuka lainnya di seluruh dunia berupaya menarik mahasiswa yang ragu untuk melanjutkan pendidikan di AS.

“Jerman, Prancis, dan Irlandia muncul sebagai alternatif yang sangat menarik di Eropa. Sementara di Asia-Pasifik, Selandia Baru, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan China daratan semakin diminati,” kata Turner, dilansir dari Reuters, Jumat (30/5/2025).

Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud telah mengeluarkan perintah kerajaan untuk menjamu 1.300 jamaah pria dan wanita dari 100 negara untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini secara gratis. 

Melansir Arab News, undangan ini merupakan bagian dari Program Tamu Penjaga Dua Masjid Suci untuk Haji, Umrah, dan Kunjungan. Program ini berada di bawah pengawasan Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan.

Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan Sheikh Dr. Abdullatif Al Sheikh mengatakan kementerian langsung mengerahkan semua sumber daya dan kemampuannya untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada para tamu terhormat usai Raja Salman mengeluarkan arahannya.

Saudi Press Agency melaporkan bahwa orang-orang terpilih tersebut akan melakukan kunjungan terorganisasi ke tempat-tempat bersejarah dan penting Islam di Mekkah dan Madinah, serta pertemuan dengan ulama dan imam terkemuka dari Dua Masjid Suci, yang semuanya bertujuan untuk memperkaya pengalaman spiritual dan intelektual para peziarah.

Al-Alsheikh mengatakan bahwa Program Tamu Haji, Umrah, dan Ziarah dari Penjaga Dua Masjid Suci dirancang untuk memperkuat ikatan dengan para pemimpin agama, ulama, dan intelektual di seluruh dunia Islam, sekaligus mendorong pertukaran dan advokasi budaya.

Sejak dimulai pada tahun 1996, program ini telah menjamu sekitar 65.000 peziarah dari 140 negara.

Al-Alsheikh mengatakan bahwa inisiatif menjamu ini menunjukkan komitmen Kerajaan untuk melayani Islam dan umat Islam. Program ini sejalan dengan visi Kerajaan untuk mempererat hubungannya dengan negara-negara Islam dan meningkatkan kehadiran positifnya di panggung global, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan Islam dan kemanusiaan Visi Saudi 2030.

Dari Indonesia, ada 40 orang yang menjadi tamu kehormatan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji secara gratis. Salah satu orang terpilih dari Indonesia adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Mudi, menjelaskan bahwa para jemaah haji tamu Raja Salman adalah sosok-sosok pilihan yang merepresentasikan kehormatan dan nilai-nilai persaudaraan umat Islam.

“Mereka merupakan orang-orang yang pilihan dan juga hasil dari apa yang telah ditunjukkan oleh Raja Salman bin Abdulaziz dan juga Putra Mahkota Muhammad bin Salman,” ujar Dubes Arab Saudi Faisal Al-Mudi.

PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. (MASB) atau Bank MAS memutuskan untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2024 sebesar Rp 32,25 miliar. Hal ini disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (28/5/2025).

Pembagian dividen itu akan membukukan laba bersih tahun 2024 sebesar Rp214,69 miliar. Selain itu, rapat memutuskan penggunaan laba bersih untuk pembentukan dana cadangan wajib dan sisanya untuk penguatan modal.

Dalam RUPSLB juga disetujui perubahan dan pengangkatan kembali anggota direksi dan dewan komisaris perseoran. Bank MAS mengusulkan untuk mengangkat Iwan Nataliputra sebagai komisaris independen menggantikan Tommy Mukdani.

Iwan sebelumnya merupakan Komisaris Independen PT Bank J Trust Indonesia Tbk. (BCIC) dan pengunduran dirinya pada 28 April 2025.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Hendrik Tanojo

Komisaris: Juwita Ekawati Winoto

Komisaris Independen: Nancy Herawati

Komisaris Independen: Iwan Nataliputra*)

*) Efektif sejak persetujuan Fit & Proper dari OJK

Direksi

Direktur Utama: Ho Danny Hartono

Direktur: Budi Afandi Winoto

Direktur: Fely Retnowati

Direktur: Rahmat Bagas Santoso

Direktur: Budi Setiawan

Direktur: Edwin Ariono

Kas138

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan peringatan keras kepada perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Jepang, yakni Inpex, khususnya pada proyek Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku.

Bahlil menyebut, pihaknya sudah memberikan peringatan pertama pada Inpex, terutama karena proyek gas “raksasa” Blok Masela belum juga berproduksi sampai sekarang. Padahal, lanjutnya, Kontrak Kerja Sama (PSC)-nya sudah ditandatangani Pemerintah Indonesia sejak 26 tahun yang lalu.

“Saya nggak main-main, termasuk perusahaan gede 26 tahun diberikan konsesi, saya buka saja, Inpex Blok Masela sudah 26 tahun dikasih, saya sudah beri SP 1,” ucapnya dalam acara 2025 Energy & Mineral Forum, di Kempinski, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Tidak main-main, Bahlil menegaskan pihaknya bisa mencabut kontrak kerja sama perusahaan di proyek Blok Masela jika belum juga bisa memberikan kepastian produksinya.

“Kalau masih main-main kita kasih SP 2, kalau tidak (berproduksi) kita cabut atas nama negara,” tegasnya.

Tidak hanya mengancam Inpex, Bahlil menegaskan hal yang sama juga akan diberlakukan pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain di dalam negeri yang tidak sungguh-sungguh berproduksi Tanah Air.

“Jadi kalau izin sudah dikasih, eksplorasi sudah, POD (plan of development) dibuat mundur-mundur, ya seizin Bapak Presiden dengan segala hormat saya akan evaluasi sampai tingkat pencabutan izin,” tambahnya.

Tidak lain, Bahlil menyebutkan hal itu perlu dilakukan oleh pihaknya untuk bisa mendorong peningkatan produksi minyak dalam negeri yang ditargetkan pada tahun 2030 mendatang mencapai 1 juta barel per hari (bph).

Proyek Lapangan Abadi, Blok Masela

Perlu diketahui, proyek gas “raksasa” Lapangan Abadi, Blok Masela, di Maluku, akhirnya menunjukkan kemajuan. Hal ini ditandai dengan resmi diluncurkannya Front-End Engineering Design (FEED) atau desain teknis atau rekayasa Onshore LNG (OLNG) proyek Lapangan Gas Abadi, Blok Masela, pada Rabu (09/04/2025) di Jakarta.

Proyek gas dengan potensi gas sebanyak 6,97 triliun kaki kubik (TCF) ini telah lama ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Pasalnya, kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/ PSC) Blok Masela sudah ditandatangani Inpex Corporation selaku operator Blok Masela dengan Pemerintah Indonesia sejak era Presiden BJ Habibie, tepatnya 16 November 1998.

Artinya, nyaris 30 tahun sejak kontrak pengelolaan blok migas ini ditandatangani, proyek ini belum juga beroperasi dan menghasilkan minyak dan gas bumi untuk kepentingan Indonesia.

Bahkan, PSC Blok Masela ini pun sudah diperpanjang menjadi 20 + 7 tahun hingga 2055 mendatang. Perpanjangan kontrak bagi hasil Inpex di Blok Masela ini diteken pada Oktober 2017 lalu saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dijabat oleh Ignasius Jonan. Kontrak Inpex di Blok Masela ini mestinya sudah berakhir di 2028, karena telah berkontrak selama 30 tahun dengan Pemerintah Indonesia.

Namun akhirnya, karena proyek ini belum beroperasi dan Inpex pun berkomitmen melanjutkan proyek ini, akhirnya Pemerintah Indonesia memberikan perpanjangan 20 tahun sejak 2028, plus ditambah 7 tahun karena pemerintah sempat mengubah skema proyek kilang gas alam cair (Liquefied Natural Gas/ LNG) dari di laut (offshore) menjadi di darat (onshore).

Berikut jejak penting Proyek Gas Lapangan Abadi, Blok Masela:

1998: Kontrak bagi hasil (PSC) ditandatangani oleh Inpex

2000: Penemuan cadangan gas jumbo di Blok Masela

2019: Persetujuan Rencana Pengembangan Pertama (PoD-I) oleh Pemerintah Indonesia, untuk memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 MMSCFD gas bumi, dan 35.000 bph kondensat.

2023: Shell hengkang, Pertamina dan Petronas masuk memegang hak partisipasi masing-masing 20% dan 15%. Kemudian, Revisi 2 POD-I disetujui Pemerintah Indonesia, karena memasukkan fasilitas CCS.

2025: FEED OLNG resmi diluncurkan.

Moda transportasi apa yang akan dibangun untuk menghubungkan Kabupaten Tangerang Selatan dan Jakarta akhirnya terjawab. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memastikan bakal meneruskan proyek MRT Jakarta yang saat ini hanya sampai Lebak Bulus hingga ke wilayah Tangerang Selatan, yakni dalam bentuk Skytrain atau kereta gantung.

Untuk membangunnya, pemerintah bakal menggandeng pihak swasta seperti pengembang perumahan besar dalam hal ini Bumi Serpong Damai (BSD).

“Siapa aja yang pengembangnya, karena kan mereka punya hunian-hunian yang besar. Kolaborasi dengan pengembang-pengembang itu khususnya untuk pembangunan stasiunnya,” ungkap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjawab pertanyaan CNBC Indonesia dalam pertemuan dengan media dikutip Minggu (25/5/2025).

Kerja sama ini bakal pemerintah lakukan karena pengembang juga ikut dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Manfaat proyek ini bukan hanya dirasakan oleh warga perumahan dari pengembang tersebut tetapi juga warga Tangsel.

“Jadi kita sudah memperkenalkan untuk wilayah-wilayah stasiun-stasiun tertentu yang bekerjasama dengan swasta dalam hal ini pengembang perumahan,” ujar Dudy.

Sementara itu, untuk rute Skytrain dipilih dua jalur yakni menuju Mekarsari sebagai feeder LRT Harjamukti, serta Tangsel sebagai feeder Stasiun MRT Lebak Bulus. Dudy menyebut untuk wilayah Tangsel, Skytrain akan melewati rute Serpong hingga Bintaro.

“Kalau saya tidak salah itu Serpong-Bintaro kemudian nyambung ke Lebak Bulus. Jadi kalau saya lihat memang segi ekonomi Skytrain masuk ke wilayah-wilayah pemukiman yang secara ekonomi juga bisa menjangkau harga Skytrain. Kemudian yang dari Harjamukti ke Mekarsari” bebernya.

Adanya skytrain dapat menekan macet yang terjadi di Jakarta dan wilayah penopang, sehingga masyarakat yang terbiasa menggunakan kendaraan pribadi bakal beralih menggunakan Skytrain.

“Skytrain sepertinya lebih mudah masuk ke kawasan-kawasan pemukiman,” katanya.

Adapun alasan pemilihan Skytrain dibandingkan opsi lain seperti MRT ialah tidak perlu pembebasan lahan, yakni memanfaatkan lahan pemerintah seperti jalan raya yang sudah ada sehingga nilai proyeknya bisa lebih murah.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub telah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar bisa memanfaatkan aset atau fasilitas umum milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan tiang Skytrain.

“Pak Dirjen sedang mengupayakan adanya perubahan aturan Permendagri nomor 9 tahun 2009,” ujar Dudy.

Jalan bebas hambatan yang hanya bisa diakses oleh kendaraan roda empat atau lebih yakni jalan tol nyatanya memiliki kepanjangan kata.

Untuk melintasi jalan tol, pengemudi harus membayar tarif tertentu. Besaran tarif ditentukan beberapa faktor, salah satunya jarak tempuh yang dilewati.

Di Indonesia, jalan tol diatur oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), sebuah badan yang berwenang untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Terlepas dari fungsinya, jalan tol sendiri ternyata merupakan sebuah singkatan. Dikutip dari laman resmi Daihatsu, tol sebenarnya singkatan dari tax on location alias penarikan pajak di lokasi.

Hal ini yang jadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintasi atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara.

Sementara itu, melansir dari situs bpjt.pu.go.id, sejarah jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya Tol Jagorawi dengan panjang 59 km (termasuk jalan akses), yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

Pengusaha Jalan Tol Indonesia

Bisnis jalan tol merupakan sektor yang menjanjikan. Proyek infrastruktur dapat menjadi aset investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang karena digunakan oleh masyarakat.

Hal itu membuat sejumlah konglomerat memperluas usaha mereka ke sektor tersebut, mulai dari Salim Group hingga Jusuf Hamka.

Grup Salim yang dipimpin Anthoni Salim memang merupakan salah satu konglomerat pemain bisnis tol di Indonesia. Namun tidak hanya grup itu, ada sejumlah konglomerat RI yang merupakan pemain bisnis tol.

Jusuf Hamka melalui perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) dikenal sebagai salah satu juragan jalan tol di Indonesia.

Bagaimana tidak, Ia memiliki beberapa jalan tol di lokasi strategis, yakni berada di sekitaran Jabodetabek.

Total ada 7 jalan tol yang menjadi milik perusahaannya yakni CMNP. Perusahaannya merupakan perusahaan jalan tol swasta pertama di Indonesia.

Selanjutnya, Grup Agung Sedayu milik Sugianto Kusuma alias Aguan tengah menggarap jalan tol baru yang akan menghubungkan kawasan Kabupaten Tangerang ke sisi utara Jakarta, yakni Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg. Nilai keseluruhannya mencapai Rp23,22 triliun dan ditargetkan rampung tahun 2025.

Agung Sedayu dan Grup Salim yang merupakan pengembang kawasan kota mandiri Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 atau The New Jakarta City, telah membentuk konsorsium bernama PT Duta Graha Karya, yang akan membangun tol tersebut.

Grup Sinar Mas juga tidak terluput dari bisnis tol. Sinar Mas Land melalui PT Trans Bumi Serbaraja merupakan badan badan usaha jalan tol (BUJT) dari Jalan Tol Serpong – Balaraja yang baru resmi beroperasi 30 September lalu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah menyepakati 18 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai US$ 45 miliar atau setara Rp 730,6 triliun (asumsi kurs Rp 16.237/US$) dari berbagai sektor.

Jumlah proyek hilirisasi ini sedikit menurun dibandingkan rencana awal yang mencapai 21 proyek.

Bahlil mengatakan, ke-18 proyek hilirisasi tersebut akan segera dibangun dalam waktu dekat. Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

“Kita membahas tindak lanjut proyek hilirisasi yang tadinya 21, sekarang menjadi 18 proyek. Total investasinya kurang lebih hampir US$ 45 miliar,” kata Bahlil saat ditemui usai rapat terbatas terkait percepatan proyek hilirisasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Proyek-proyek tersebut, menurut Bahlil, akan segera memasuki tahap pembangunan. Rencananya, peresmian peletakan batu pertama alias groundbreaking perdana akan dilakukan pada Juni 2025 mendatang, yakni untuk proyek hilirisasi baterai EV oleh investor asal China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL).

“Ini semuanya sudah kita bicarakan, sudah detail sekali. Dan ini adalah kolaborasi di antara Satgas dan Kementerian Investasi dan kementerian-kementerian teknis yang lainnya,” kata Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan bahwa proyek-proyek yang dibahas mencakup hilirisasi nikel, bauksit, pembangunan refinery dan fasilitas storage, serta sektor-sektor strategis seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Menurutnya, salah satu fokus utama hilirisasi adalah pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik karena dapat menjadi langkah penting menuju kemandirian industri nasional.

“Selama ini kita bangun ekosistem baterai untuk mobil, tapi ke depan kita akan bikin ekosistem baterai untuk motor. Nah selama ini kan motor kita sekitar 140 juta yang di jalan, ini sebagian untuk bagaimana melakukan substitusi terhadap pemakaian BBM dalam rangka mendorong transisi energi,” lanjut Bahlil.

Salah satu contoh proyek yang akan diresmikan adalah pengembangan ekosistem baterai mobil listrik dari konsorsium BUMN Indonesia bersama Ningbo Contemporary Burnp Legend Co. Ltd, yang merupakan anak usaha CATL.

“Juni kita melakukan groundbreaking untuk ekosistem baterai mobil CATL yang kerja sama dengan BUMN, setelah itu kita akan masuk pada tahap berikutnya,” katanya.

Terkait pendanaan, Bahlil menyatakan bahwa sebagian besar pembiayaan proyek diharapkan berasal dari entitas nasional Danantara. Kepemilikan saham dalam proyek juga akan diupayakan tetap dalam kendali negara sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Saya yakinkan bahwa arahan Bapak Presiden Prabowo, ini proyek Merah Putih. Artinya kita usahakan, maksimalkan agar semua mayoritasnya ada di negara,” tuturnya.

Banjir melanda wilayah Australia Timur, Kamis (22/5/2025). Hal ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi menghantam wilayah tersebut.

Secara rinci, bencana ini melanda sejumlah titik di Negara Bagian New South Wales. Hujan yang deras meluapkan sungai-sungai yang sudah menampung debit air yang tinggi dan kemudian menggenangi jalan-jalan, membuat hampir 50.000 orang terlantar.

Orang-orang pun berupaya memanjat ke atap rumah untuk menyelamatkan diri dari banjir saat pihak berwenang mengerahkan helikopter, perahu, dan pesawat nirawak dalam misi pencarian dan penyelamatan besar-besaran. Sayangnya, polisi menemukan jenazah seorang pria berusia 63 tahun di dalam rumah yang terendam banjir di dusun pedesaan Moto, sekitar 400 km timur laut Sydney, dengan 3 orang lainnya juga dilaporkan hilang

“Saya juga harus mengatakan bahwa kami bersiap untuk berita buruk lainnya dalam 24 jam ke depan. Bencana alam ini sangat mengerikan bagi masyarakat ini,” kata Perdana Menteri New South Wales Chris Minns kepada wartawan.

Di kota Kempsey, yang pusat pertanian di tepi Sungai Macleay, lebih dari 20.000 orang terisolasi. Wali Kota Kempsey Kinne Ring menyebutkan bahwa mereka tidak dapat mengakses obat-obatan atau persediaan.

“Anda sering menganggap hujan di atap seng sebagai sesuatu yang menenangkan, tetapi saat ini hujan itu memekakkan telinga dan mengerikan,” kata Ring pada hari Kamis.

“Hujan deras dan setiap kali hujan, Anda bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini bukan banjir seperti yang telah kita lihat dalam beberapa waktu terakhir.”

Bencana Terus Menerus

Dari pedalaman yang gersang hingga pantai tropis, sebagian besar wilayah Australia telah dilanda cuaca buruk dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh suhu laut yang lebih hangat, dan akhirnya mengeluarkan lebih banyak uap air ke atmosfer

Sejauh ini, Universitas Nasional Australia mencatatkan suhu permukaan laut rata-rata di seluruh benua itu adalah yang tertinggi yang pernah tercatat pada tahun 2024.

“Sayangnya, kami menjadi lebih baik dalam mengerahkan sumber daya karena bencana alam karena kami melihat lebih banyak bencana, bukan lebih sedikit,” tutur Minns.

Menteri manajemen darurat Kristy McBain mengatakan hujan terus turun dan beberapa sungai belum mencapai puncaknya. Ia meminta semua pihak agar waspada.

“Kami belum melewati masa terburuknya,” katanya kepada penyiar nasional ABC.

Dunia ini kaya akan perbedaan budaya, dan salah satu indikator utamanya adalah keberagaman suku dan kelompok etnis di berbagai negara. Di balik peta dunia yang tampak sederhana, tersembunyi ribuan komunitas dengan bahasa, adat, dan tradisi yang berbeda.

Sejumlah negara dikenal memiliki jumlah suku terbanyak di dunia, menjadikan mereka sebagai pusat keberagaman budaya global. Keunikan ini bukan hanya menjadi kekayaan identitas nasional, tetapi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sosial dan politik.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait banyak perusahaan pelat merah yang melakukan penahanan ijazah kepada para pekerjanya.

“Belum (ada laporannya), belum (ada). Kalau ada nanti BUMN-nya saya getok,” ucapnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (20/5).

Erick mengaku heran terkait fenomena penahanan ijazah bagi para pekerja.

“Emang nahan ijazah buat apa sih? Emang lagi nge-tren?” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengungkapkan ada banyak BUMN yang melakukan penahanan ijazah kepada para pekerjanya.

Dari hasil laporan yang masuk ke kanal Buruh Tanya Wamen (BTW), beberapa pekerja mengaku ijazahnya ditahan oleh BUMN, seperti di bidang perbankan, asuransi hingga farmasi.

Namun, dia menyebut bakal mengeceknya terlebih dahulu.

“Ada banyak, sebetulnya banyak BUMN ya. Kalau lebih dari satu berarti banyak kan? Saya nggak mau menyebutkan dulu BUMN-nya, karena kita akan validasi dulu,” katanya di Kemnaker, Senin (19/5/2025).

Lebih jauh ia bakal berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan masalah ini. Utamanya memberi himbauan kepada perusahaan di bawahnya agar jangan bandel.

“Kita akan sampaikan ke Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) atau Wakil Menteri yang lainnya ya, Wakil Menteri BUMN. Kita menyampaikan bahwa di BUMN, ada tuh praktik-praktik penahanan ijazah,” tuturnya.

Sejauh ini laporan yang diterima memang lebih banyak terjadi di wilayah kantor cabang, bukan di pusat, karenanya perlu pengawasan ketat agar praktek ini tidak berlanjut.

“Ketika itu terjadi, misalnya tingkat cabang, kita segel cabangnya,” tandasnya.