“Kita perpanjang lagi pelunasan Bipih Reguler hingga 25 April 2025,” terang Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain di Jakarta, dikutip Jumat (18/4/2025).
Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Untuk kuota haji reguler, terbagi atas: 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1.572 petugas haji daerah (PHD).
Hingga saat ini, jemaah yang melunasi biaya haji reguler sebanyak 209.359 orang. Mereka yang melunasi terdiri atas 180.641 jemaah berhak lunas tahun ini, baik pada pelunasan tahap I maupun tahap II. Selain itu, ada 26.525 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan, 1.512 petugas haji daerah atau (PHD), dan 681 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Menurut Muhammad Zain, meski secara nasional jumlah yang melunasi sudah lebih dari total kuota, namun ada empat provinsi yang belum terpenuhi 100%. Keempat provinsi itu adalah Jawa Barat (95,23%), DKI Jakarta (98,75%), Sumatera Selatan (99,73%), dan Gorontalo (97,21%).
“Dengan perpanjangan ini, kami berharap seluruh kuota haji reguler terserap secara optimal,” tegas Muhammad Zain.
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.
Stasiun Jatake bukan sekadar penambahan titik layanan di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung, melainkan merupakan lompatan desain dan konsep pelayanan transportasi berbasis integrasi kawasan.
“Stasiun Jatake menjadi stasiun pertama hasil kolaborasi KAI dan swasta dengan konsep seamless connection ke area pusat perbelanjaan,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).
Dalam skemanya, Stasiun Jatake akan langsung terhubung dengan pusat perbelanjaan, memberikan pengalaman baru bagi pengguna Commuter Line yang ingin menikmati akses mudah ke berbagai fasilitas publik dan komersial. Konsep ini menghadirkan kemudahan mobilitas sekaligus mendukung pengembangan kawasan berbasis transit oriented development (TOD).
“Dari sisi KAI, keberadaan Stasiun Jatake memperluas jangkauan layanan dan memperkuat posisi perusahaan dalam memberikan transportasi yang adaptif terhadap dinamika urban modern,” jelas Anne.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan stasiun ini menggunakan skema creative financing, tanpa ketergantungan pada anggaran negara (non-APBN), sebuah model kemitraan strategis yang sejalan dengan semangat efisiensi dan inovasi BUMN.
Manfaat dari kehadiran Stasiun Jatake tidak hanya dirasakan oleh KAI sebagai operator, namun juga oleh masyarakat luas. Stasiun ini akan memudahkan akses masyarakat BSD dan sekitarnya menuju layanan milik KAI Group yaitu Commuter Line, mengurangi beban transportasi pribadi, serta menciptakan titik temu (meeting point) yang nyaman karena berada dalam kawasan pusat perbelanjaan.
“Kemudahan akses menjadi salah satu nilai lebih dari proyek ini dengan seamless connection ke mall, ketersediaan moda lanjutan yang terintegrasi, serta lokasi yang strategis di kawasan BSD, Stasiun Jatake kami rancang sebagai simpul transportasi urban yang efisien, nyaman, dan dapat diakses dengan mudah,” ungkap Anne.
Adapun dukungan terhadap pembangunan Stasiun Jatake turut hadir dari Kementerian Perhubungan melalui pemberian izin konsesi. Ini menegaskan sinergi kuat antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang tangguh dan berkelanjutan.
Dari sisi demand, keberadaan Stasiun Jatake menjawab kebutuhan nyata akan perluasan kapasitas layanan di lintas Tanah Abang – Rangkasbitung. Volume pengguna Commuter Line di jalur ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2022, volume penumpang mencapai 48.338.858 orang, naik signifikan menjadi 64.899.516 orang pada 2023. Tren ini berlanjut pada 2024, di mana total volume mencapai 73.296.200 pengguna, mencerminkan lonjakan sebesar hampir 52% dalam kurun waktu dua tahun.
Memasuki tahun 2025, hanya dalam periode Januari hingga Maret saja, lintas Tanah Abang-Rangkasbitung telah melayani 19.089.018 pelanggan. Dengan rincian: 6.297.941 pengguna pada Januari, 6.328.982 pada Februari, dan 6.462.095 pengguna pada Maret. Peningkatan ini memperkuat urgensi penyediaan infrastruktur tambahan guna menjamin kenyamanan dan keterjangkauan layanan.
“Stasiun Jatake diharapkan dapat menyerap lonjakan volume ini sekaligus mendorong redistribusi penumpang secara lebih merata,” tambah Anne.
Ia menegaskan bahwa strategi ekspansi layanan seperti ini akan menjadi pola pembangunan berkelanjutan KAI dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan mobilitas perkotaan di masa depan.
Lebih jauh, kehadiran stasiun baru ini juga akan menstimulasi pertumbuhan kawasan di sekitarnya. Potensi bangkitan kawasan akibat aksesibilitas yang meningkat dapat memicu geliat ekonomi lokal dan meningkatkan nilai tambah bagi properti dan bisnis di sekitar stasiun.
Dengan integrasi antara transportasi dan pusat kegiatan masyarakat, KAI tidak hanya menghadirkan sarana perjalanan, tetapi juga menciptakan ruang hidup yang lebih dinamis dan terhubung. Stasiun Jatake menjadi simbol dari arah baru pengembangan transportasi publik nasional yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada masa depan.
“Stasiun Jatake bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga representasi dari kolaborasi, inovasi, dan keberpihakan KAI terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat urban yang terus berkembang,” tutup Anne.
Negara-negara ASEAN, yang selama ini bergerak sendiri-sendiri, mulai menyadari bahwa kekuatan bersama bisa menjadi jawaban atas ancaman krisis energi global. Dalam momentum inilah, wacana pembentukan ASEAN Joint Strategic Petroleum Reserves (ASEAN SPR) kembali menguat, dengan Indonesia sebagai kandidat pusat penyimpanan dan pengelolaan cadangan strategis kawasan.
Konteks Kerja Sama Energi ASEAN Saat Ini
Kerja sama energi di ASEAN saat ini masih terfragmentasi. Beberapa inisiatif penting telah dibangun, seperti ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2021-2025, yang menyoroti konektivitas dan respons krisis energi, serta ASEAN Centre for Energy (ACE) yang berfungsi sebagai koordinator regional.
Proyek infrastruktur seperti Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) dan ASEAN Power Grid (APG) memperlihatkan semangat kolaborasi lintas batas, tetapi aspek cadangan strategis minyak belum tersentuh secara serius.
Ketiadaan mekanisme formal cadangan energi bersama membuat negara ASEAN tetap rentan ketika krisis global terjadi. Tanpa struktur kolektif, negara-negara anggota harus bersaing di pasar internasional, yang memperlemah posisi tawar mereka secara individual.
Urgensi Pembentukan ASEAN SPR
ASEAN adalah kawasan dengan karakteristik energi yang sangat beragam. Malaysia, dan Brunei Darussalam adalah negara pengekspor bersih minyak, sementara Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand sangat bergantung pada impor. Ketidakseimbangan ini membuat ASEAN rentan secara kolektif.
ASEAN secara total mengonsumsi sekitar 5,6 juta barel minyak per hari (data IEA 2023). Indonesia menyumbang 1,6 juta barel, Thailand 1 juta, dan sisanya tersebar di negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Konsumsi yang besar ini mencerminkan tingginya ketergantungan kawasan terhadap pasokan global dan mendesaknya kebutuhan untuk membangun cadangan strategis regional yang terkoordinasi.
ASEAN SPR hadir sebagai solusi kolektif. Ia menjembatani kepentingan negara pengimpor dan pengekspor dengan prinsip keadilan akses dan semangat solidaritas regional.
Untuk negara-negara seperti Brunei dan Malaysia yang merupakan net-exporter, ASEAN SPR dapat menawarkan insentif berupa pendapatan dari jasa penyimpanan serta peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pelepasan cadangan. Sementara itu, negara pengimpor seperti Filipina dan Singapura dapat menikmati stabilitas pasokan dalam kondisi darurat, tanpa harus mengandalkan intervensi pasar global yang penuh ketidakpastian.
Kerangka ini juga membuka peluang pembentukan skema perdagangan internal regional, di mana negara pengekspor dapat memasok minyak secara bilateral atau kolektif melalui sistem cadangan yang dikontrol bersama.
Dengan pendekatan berbagi risiko dan manfaat, ASEAN SPR bisa menjadi model kerja sama energi yang lebih berimbang dan berkelanjutan, memposisikan ASEAN sebagai aktor strategis di tengah ketegangan pasar energi dunia. Cadangan ini tidak hanya akan menjadi penyelamat di masa krisis, tetapi juga simbol kedaulatan energi ASEAN.
Peran Strategis Indonesia dalam ASEAN SPR
Sebagai ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia berada dalam posisi ideal untuk menjadi pusat ASEAN SPR. Meskipun bukan negara pengekspor energi, Indonesia merupakan contributor pengguna terbesar minyak di Asia Tenggara dan memiliki posisi logistik yang sangat strategis.
Dengan jalur pelayaran utama dunia seperti Selat Malaka dan Laut Jawa, Indonesia memainkan peran penting dalam distribusi energi regional. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran minyak internasional menjadikan Indonesia sebagai titik distribusi sekaligus negosiasi strategis dalam rantai pasok energi regional.
Terminal BBM besar di Cilacap, Balikpapan, Plaju, dan Tuban tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan, namun dapat menjadi leverage diplomatik dan bisnis untuk mengakses pasokan minyak dari negara-negara produsen utama dengan harga lebih kompetitif. Dengan volume penyimpanan yang meningkat dan kapasitas serapan regional yang solid, Indonesia berpeluang mengamankan kontrak pasokan jangka panjang yang lebih efisien.
Hal ini akan memperkuat daya tawar Indonesia dalam forum bilateral maupun multilateral, sekaligus membuka peluang ekspansi bisnis Pertamina dan entitas logistik energi lainnya ke skala ASEAN. Pemerintah Indonesia juga sedang menyusun roadmap penguatan SPR nasional, yang dapat dijadikan basis kerja sama regional.
Rencana pembangunan SPR nasional di Cirebon, Lhokseumawe, dan Bontang akan menambah kapasitas penyimpanan nasional, dan secara logistik sangat memungkinkan untuk mengakomodasi kebutuhan bersama negara-negara ASEAN. Dengan lebih dari 35% GDP ASEAN berasal dari Indonesia, kapasitas fiskal dan kelembagaan Indonesia turut memperkuat kredibilitasnya sebagai pemimpin inisiatif ini.
Di samping itu, Indonesia, sebagai negara dengan cadangan minyak cukup besar, infrastruktur penyimpanan yang mulai berkembang (seperti di Cilacap, Balikpapan), dan posisi geografis strategis, berpotensi dapat memainkan peran sebagai:
Host country untuk hub-hub penyimpanan regional (SPR node).
Koordinator diplomatik untuk mengonsolidasikan kebijakan antar negara anggota ASEAN terkait ketahanan energi.
Pusat keuangan dan teknologi energi regional, melalui BUMN seperti Pertamina dan SKK Migas untuk membantu pengelolaan cadangan dan transfer teknologi.
Penyeimbang pasokan regional, dengan memanfaatkan hubungan dagang energi dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Rusia, atau China.
Contoh Implementasi Joint Reserves Global
Beberapa negara dan kawasan telah lebih dahulu membentuk sistem cadangan minyak strategis bersama, yang dapat menjadi inspirasi bagi AJSPRI:
IEA Emergency Response System (OECD/IEA Countries) Negara-negara anggota International Energy Agency (IEA) seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa Barat memiliki mekanisme pelepasan cadangan kolektif saat terjadi krisis pasokan global. Mereka memiliki koordinasi terpadu untuk mengakses cadangan masing-masing secara simultan guna menstabilkan pasar.
Gulf Cooperation Council (GCC) Energy Security Talks Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, UEA, dan Kuwait telah berdiskusi sejak lama mengenai potensi cadangan minyak regional bersama. Meski belum resmi, kerja sama logistik dan penyimpanan regional terus berkembang untuk mendukung stabilitas kawasan.
India-Nepal Petroleum Products Pipeline (INPPP) Meskipun berskala bilateral, kerja sama ini menjadi contoh penting tentang bagaimana negara dengan kepentingan energi yang berbeda dapat menyatukan sistem logistik energi dan menyimpan cadangan terintegrasi lintas batas.
China-ASEAN Energy Cooperation China memiliki cadangan strategis minyak dalam jumlah besar dan telah menjalin kerja sama energi dengan ASEAN, termasuk dalam bentuk pelatihan, pembangunan fasilitas, dan pertukaran teknologi. Ke depan, potensi integrasi parsial cadangan lintas regional dapat terjadi.
Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kerja sama energi lintas negara bukan hanya mungkin, tetapi juga krusial untuk menghadapi krisis global bersama.
Rancangan Skema dan Implementasi ASEAN SPR
ASEAN SPR dirancang sebagai sistem multilateral dengan pengelolaan terpusat melalui ASEAN Centre for Energy yang diperkuat. Kontribusi negara anggota dapat berbentuk minyak mentah, biaya logistik, maupun dukungan infrastruktur. Cadangan disimpan di hub utama seperti Tuban dan Balikpapan di Indonesia, serta hub pendukung di Thailand dan Vietnam.
Pelepasan cadangan dilakukan hanya saat krisis memenuhi kriteria tertentu seperti gangguan pasokan regional atau lonjakan harga ekstrem. Prosedur koordinator melibatkan badan energi nasional, operator seperti Pertamina, dan mitra kawasan seperti Petronas dan PTT Thailand.
Dampak Strategis terhadap Kawasan ASEAN
ASEAN SPR akan memperkuat posisi ASEAN dalam percaturan energi global. Dengan memiliki cadangan kolektif, ASEAN dapat berbicara dalam satu suara dalam forum OPEC+, G20, maupun perundingan energi internasional. Cadangan ini juga akan menciptakan stabilitas harga domestik dan memberi waktu bagi negara anggota untuk menyusun respons tanpa panik.
Selain aspek ekonomi, AJSPRI juga berfungsi sebagai simbol integrasi politik dan solidaritas ASEAN. Seperti halnya konektivitas digital atau perdagangan bebas, energi kini menjadi pilar baru dalam integrasi kawasan.
Pemerintah negara anggota ASEAN perlu memberikan mandat politik yang kuat dalam forum tingkat tinggi. Studi kelayakan harus segera dimulai, dengan melibatkan mitra strategis seperti JOGMEC Jepang, Asian Development Bank (ADB), dan International Energy Agency (IEA). Forum Energi ASEAN 2025 dapat menjadi titik deklarasi formal inisiatif ini.
Pembentukan Dana Khusus Ketahanan Energi ASEAN (ASEAN Energy Fund) akan memperkuat pembiayaan awal dan menjamin keberlanjutan inisiatif ini.
ASEAN SPR bukan hanya proyek cadangan energi, melainkan instrumen strategis yang akan memperkuat kedaulatan kawasan. Di tengah dunia yang makin bergejolak, hanya kawasan yang bersatu dan punya mekanisme perlindungan kolektif yang akan bertahan. Indonesia, dengan seluruh potensinya, siap memimpin ASEAN ke arah tersebut.
Tentunya dibutuhkan pendalaman lebih jauh nantinya dari berbagai sektor dan bidang keahlian dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan strategis agar kepentingan seluruh pemangku kepentingan dapat terakomodir secara optimal.
Beberapa pertimbangan yang dapat diperdalam lebih lanjut antara lain melingkupi beberapa keuntungan ataupun potensi risiko yang kemungkinan terjadi dengan adanya implementasi skema ini antara lain:
Potensi keuntungan SPR ASEAN
Ketahanan energi kolektif: Mengurangi dampak krisis global (misalnya konflik di Timur Tengah).
Efisiensi biaya logistik: Penyimpanan terdesentralisasi lebih hemat dibanding cadangan nasional masing-masing.
Penguatan solidaritas ASEAN: Sebagai bagian dari integrasi ekonomi dan politik kawasan.
Daya tawar geopolitik meningkat: ASEAN bisa menjadi pemain lebih kuat dalam pasar energi global.
Potensi risiko SPR ASEAN
Ketimpangan kapasitas infrastruktur: Tidak semua negara ASEAN punya kemampuan penyimpanan atau keuangan.
Koordinasi sulit: Berbeda kepentingan energi tiap negara dapat menghambat kesepakatan.
Biaya investasi tinggi: Membangun fasilitas penyimpanan skala besar butuh dana besar dan waktu lama.
Masalah trust dan transparansi: Potensi konflik soal kapan dan bagaimana cadangan digunakan.
Dapat disimpulkan bahwa SPR kawasan ASEAN adalah merupakan langkah visioner untuk menciptakan kemandirian dan stabilitas energi jangka panjang di kawasan. Indonesia memiliki potensi untuk memimpin inisiatif ini, bukan hanya karena faktor geografis dan sumber daya, tetapi juga karena pengalaman diplomatik dalam memimpin berbagai forum regional.
Namun, untuk implementasi nyata, tentu dibutuhkan kemauan politik, komitmen finansial, dan mekanisme tata kelola yang transparan dan adil dari seluruh pemangku kepentingan di kawasan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, bila dibandingkan dengan bahan bakar lainnya seperti bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar hidrogen terhitung lebih murah pemakaian per kilometernya.
“Jadi lebih murah daripada pakai bensin karena hidrogennya setengah gratis gitu. Kalau tidak ya dibuang ke udara,” jelasnya dalam acara Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2025, di JCC, Selasa (15/4/2025).
Berdasarkan perhitungannya, jika kendaraan menggunakan BBM maka biaya yang perlu dikeluarkan per km mencapai Rp 1.300. Sedangkan, mobil listrik memerlukan biaya Rp 550 per km jika diisi melalui stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Jika menggunakan hidrogen, dia mengatakan biaya yang dikeluarkan hanya Rp 550 per km.
Alasan hidrogen bisa lebih murah, Darmawan mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki ekses energi hidrogen yang tidak terpakai untuk bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar kendaraan.
Dia mengatakan bahwa pihaknya saat ini memproduksi hidrogen sebagai bahan pendingin pembangkit sebesar 200-an ton, sedangkan yang dibutuhkan hanya 75 ton.
Sehingga ekses hidrogen yang terhitung mencapai 128 ton tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan kendaraan listrik basis hidrogen.
“Nah dari excess ini Bapak, murah ya murah. Karena apa? Wong excess. Capex-nya sudah ada menjadi capex-nya pembangkit, operasi sehari-hari ada. Nah maka kami ada di sekitar 28 lokasi. Itu ada excess supply dari hidrogen,” ungkapnya.
Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir mengatakan selain menaruh dana investasi di saham atau obligasi, Danantara juga akan mengelola dana untuk proyek-proyek pemerintah, salah satunya proyek yang didanai Qatar.
“Kayak tadi malam Pak Prabowo kan sudah bicara juga dengan Qatar untuk memasukkan dana, melakukan investment fund bareng sama Qatar US$4 miliar. US$2 miliar dari Qatar, juga US$2 miliar dari kita, itu nanti proyek-proyek untuk masuk ke Indonesia, jadi itu bagus,” ungkap Pandu kepada wartawan, di Gedung BEI, Jakarta, Senin, (14/4/2025).
Lebih lanjut, Pandu mengatakan investasi tersebut bisa mendanai beberapa sektor strategis Indonesia, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, infrastruktur digital, kesehatan, hingga hospitality.
Setelah kabar investasi dari Qatar ini, Pandu pun tak menutup kemungkinan adanya penjajakan dengan negara lain untuk berinvestasi bersama Danantara. “Nanti tunggu dong, pasarnya udah bagus positif,” kata Pandu.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Doha, Qatar, Minggu (13/4/2025). Kunjungan tersebut ditandai dengan pertemuan antara Prabowo dan Emir Negara Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani yang berlangsung di Istana Amiri Diwan.
“Saya kira pertemuan sangat baik, produktif. Kita sepakat untuk tingkatkan kerja sama,” ujar Prabowo kepada wartawan setelah pertemuan.
Salah satu hasil konkret dari pertemuan itu adalah komitmen Qatar menanamkan investasi senilai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 33,6 triliun melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).
“Beliau (Emir Qatar) akan invest dengan Danantara. Satu dana bersama. Beliau komit US$ 2 miliar dolar ya tadi,” kata Prabowo.
Meningkatnya kasus penipuan ini menjadi peringatan penting untuk lebih waspada. Mengenali ciri-ciri penipuan online menjadi langkah awal untuk melindungi diri.
Selain mengenali ciri-cirinya, pastikan juga kebenaran informasi apapun yang didapatkan. Jangan langsung percaya dengan penawaran yang menggiurkan dan periksa melalui sumber resmi.
Jangan juga mengklik atau membagikan informasi penting apapun pada siapapun. Ini bisa menjadi gerbang masuk para pelaku untuk mengambil data pribadi kita.
Lengkapi dengan menggunakan semua fitur keamanan yang ada. Misalnya dengan memperbarui software yang ada di dalam perangkat untuk melindungi diri.
Sementara itu, berikut tanda penipuan online yang perlu diwaspadai:
1. Pelaku sering menggunakan identitas palsu, seperti nama yang mencurigakan.
2. Seperti disebutkan sebelumnya, jangan tergiur dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Misalnya menawarkan hadiah atau keuntungan berjumlah fantastis.
3. Biasanya penipu akan memberikan tekanan dengan mendesak calon korbannya melakukan sesuatu dengan waktu terbatas. Jadi korban akan merasa takut dan langsung melakukannya.
4. Para pelaku juga akan meminta informasi pribadi secara gamblang. Ini bisa seperti kode One Time Password (OTP) aplikasi keuangan hingga nomor rekening bank.
5. Mereka biasanya akan menggunakan bahasa tidak profesional. Anda harus curiga jika menemukan pesan atau telepon seperti ini.
6. Anda juga perlu curiga jika mereka meminta melakukan pembayaran secara tidak aman dan mencurigakan.
7. Informasi kontak juga biasanya tidak jelas. Periksa langsung informasi ke sumber resmi untuk memastikan kebenarannya.
8. Modus yang biasanya digunakan dikenal sebagai social engineering. Para pelaku akan melakukan manipulasi psikologis untuk menjerat korban dan percaya dengan mereka.
Kondisi ini lantas berpotensi memukul sejumlah komoditas ekspor asal RI ke negeri Paman Sam. Bahkan warga AS juga bisa menjadi korban perang dagang karena mereka harus membayar harga produk impor lebih mahal.
Trump sendiri saat ini memilih untuk menunda pengenaan tarif demi memberi ruang negosiasi agar ketegangan dagang tak berujung pada pembalasan yang merugikan kedua pihak.
Indonesia diketahui selama ini menyuplai produk perikanan, sehingga akan sangat menentukan ketersediaan dan harga komoditas tersebut di Amerika. Mulai dari ikan, kerang, dan olahannya merupakan salah satu pasar utama bagi produk perikanan Indonesia di AS.
Berdasarkan data dari United States Department of Agriculture (USDA), Indonesia konsisten berada di posisi 10 besar sebagai pemasok produk ikan, kerang, dan olahannya ke Amerika Serikat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi fluktuasi dalam nilai ekspor komoditas tersebut.
Berdasarkan data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), nilai ekspor total produk perikanan dan kerang-kerangan (fish and shellfish) Indonesia ke AS mencapai US$2,00 miliar pada 2023. Angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu eksportir utama ke Negeri Paman Sam, namun masih berada di bawah India (US$2,54 miliar) dan Chile (US$3,24 miliar).
Dalam kategori “prepared fish and shellfish” produk olahan siap saji yang nilainya kian penting dalam perdagangan global Indonesia mencatat nilai ekspor sebesar US$847,6 juta pada 2023, naik pesat dari US$804,6 juta tahun sebelumnya. Namun posisi ini masih tertinggal dari Thailand yang jadi juara di segmen ini dengan nilai ekspor US$891,3 juta ke AS.
Sementara itu, pada kategori ikan fillet dan cincangan (fish fillets and mince), ekspor Indonesia mencapai US$374,1 juta. Angka ini berada di bawah Vietnam (US$521,3 juta), China (US$979,4 juta), dan Chile yang sangat dominan di kategori ini dengan ekspor mencapai US$2,88 miliar pada 2023.
Yang menarik, untuk ekspor kerang dan udang beku (shellfish, fresh or frozen), Indonesia menempati posisi yang lebih kuat dengan nilai US$756,9 juta. Namun lagi-lagi India mendominasi pasar ini dengan nilai US$1,91 miliar, disusul oleh Kanada.
Lantas kenapa RI masuk dalam daftar kebijakan kenaikan tarif impor Trump?
Jika dilihat dari perdagangan AS, neraca perdagangan Paman Sam dengan Indonesia saat ini negatif (defisit), artinya nilai impor AS dari RI lebih besar daripada nilai ekspor AS ke RI. Dari data Gedung Putih, nilainya minus US$ 18 miliar.
Selain itu, dari data tarif resiprokal yang diumumkan Trump, terlihat bahwa RI menerapkan tarif impor 64% ke barang AS. Namun ini juga termasuk “manipulasi mata uang” dan apa yang disebut Trump “trade barrier”.
Sebelumnya, pengumuman itu sendiri diberikan Trump saat mengumumkan tarif resiprokal, timbal balik, sebesar 10%. Namun ada sejumlah negara yang mendapat kenaikan tarif lebih tinggi.
Dalam sebuah video, Trump menunjukkan sebuah papan berisi deretan negara-negara yang ia kenakan tarif baru. Awalnya ia menyebut China dan Uni Eropa di urutan awal dengan 34% dan 29%.
Kemudian ia menyebut Vietnam, Taiwan dan Jepang serta India. Setelahnya ia baru menyebut Indonesia, Malaysia dan Kamboja secara bersamaan.
“Indonesia, Malaysia, Kamboja… Oh coba lihat Kamboja 98%, kita akan membawanya ke 49%. Mereka mengambil keuntungan dari Amerika Serikat,” tambahnya.
Data Pegadaian Galeri 24 menunjukkan permintaan emas melonjak drastis pada Rabu-Jumat (9-11/4/2025) atau berbarengan dengan melonjaknya harga emas.
Menurut Galeri 24 Pegadaian, permintaan setiap outlet mereka rata-rata mengalami permintaan hingga tiga kali lipat.
Penjualan emas Batangan selama tiga hari pada periode Rabu-Jumat ( 9-11/4/2025) menembus 170,8 Kilogram (kg). Sementara itu, penjualan emas perhiasan pada tiga hari terakhir (9-11/4/2025) sejumlah mencapai 4,2 Kg.
Bila kita pakai harga rata-rata sebesar Rp 1,8 juta maka penjualan emas Batangan menembus tersebut dirupiahkan maka angkanya menembus Rp 307,440 miliar
Peminat emas paling besar adalah untuk kategori emas batangan 5gram, 10gram, 25gram, 50gram dan 100gram.
Harga emas global melonjak luar biasa sejak Maret hingga April 2025. Emas sempat memang anjlok pada 3-7 April 2025 tetapi kembali terbang sejak 8 April 2025.
Emas mencetak rekor dalam dua hari terakhir dan melesat 6% lebih ke US$ 3.173,92 per troy ons.
Melonjaknya harga emas global tentu saja ikut mengerek harga emas Pegadaian Galeri 24.
Harga emas Pegadaian Galeri 24 juga menembus rekor baru pada hari ini, Jumat (11/4/2025) ke Rp1.883.000/gram.
Kedua sosok tersebut mengundurkan diri dari kursi jabatannya per tanggal 9 April 2025.
“Bapak Suminto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 9 April 2025. Bapak Suryo Utomo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 9 April 2025,” tulis manajemen, Kamis (10/4).
Manajemen memastikan terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha PT SMI terkait Informasi atau Fakta Material.
Sebagai informasi, Suminto diangkat sebagai Komisaris Utama PT SMI sejak 17 Juli 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296 Tahun 2024. Ia juga telah dinyatakan lulus dan memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan OJK berdasarkan Surat Tanggapan No. S-16/D.06/2024 tanggal 19 Desember 2024.
Sementara Suryo Utomo diangkat sebagai Komisaris PT SMI sejak 29 November 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 889/KMK.06/2019. Kemudian Ia dipercaya untuk menjabat kembali sebagai Komisaris PT SMI sejak 17 Juli 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296 Tahun 2024. Beliau juga telah dinyatakan lulus dan memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan OJK berdasarkan Surat Tanggapan No. S-17/D.06/2024 tanggal 20 Desember 2024.
Perlu diketahui, Suryo Utomo telah ditunjuk menjadi komisaris utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hal ini telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini, Rabu (26/3/2025). Suryo menggantikan Chandra M. Hamzah yang sebelumnya diangkat RUPSLB November 2019.
Dalam sebuah pemberitahuan, para anggota krew baik pilot maupun pramugari yang bertugas dilarang membawa power bank mulai Senin (7/4/2025).
Menurut laporan South China Morning Post, larangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dalam penerbangan.
Kendati demikian, kebijakan ini mendapatkan reaksi negatif dari para awak pesawat. Mereka merasa bahwa larangan ini menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan dan dianggap sebagai “standar ganda” jika dibandingkan dengan aturan yang berlaku bagi penumpang.
“Kami tidak mengerti mengapa ada standar ganda untuk kami ketika penumpang diizinkan membawa power bank ke dalam pesawat tetapi awak pesawat dilarang melakukannya,” kata Brenda Cheng, wakil ketua Serikat Pramugari Cathay Pacific.
“Kami sekarang sedang berdiskusi dengan perusahaan dan berharap mereka dapat mengklarifikasi kebijakan ini,” paparnya.
Aturan Membawa Power Bank bagi Penumpang
Aturan baru Departemen Penerbangan Sipil, yang mulai berlaku pada hari Senin (7/4), menyatakan penumpang tidak boleh menggunakan power bank, atau mengisi ulang dayanya, atau menyimpannya di kompartemen atas selama penerbangan.
Berdasarkan peraturan baru tersebut, penumpang harus menaruh power bank di kantong kursi di depan mereka, atau di tas tangan mereka yang diletakkan di bawah kursi. Penumpang diizinkan untuk mengisi daya perangkat elektronik menggunakan port USB yang terpasang di kursi, jika tersedia.
Sebelum dan setelah naik pesawat, penumpang akan diingatkan untuk mengeluarkan power bank dari koper kabin dan tidak menggunakan perangkat tersebut.
Ketika aturan baru tersebut mulai berlaku pada Senin, beberapa penumpang Cathay di Bandara Internasional Hong Kong menyatakan frustrasi dengan peraturan tersebut.
“Jika Anda membawa powe bank ke dalam pesawat tetapi tidak dapat menggunakannya, itu benar-benar tidak ada gunanya,” ujar Raymond Yeung, yang telah memesan tiket pesawat ke Shanghai.
Meski penumpang diizinkan membawa power bank ke dalam pesawat selama mematuhi aturan, pramugari dan pilot tidak diizinkan dan harus membawa colokan adaptor untuk mengisi daya perangkat mereka, menurut pemberitahuan perusahaan.
