KOMPASIANO

Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji untuk melanjutkan uji coba rudal balistik jarak menengah eksperimental yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Janji ini disampaikan dalam konferensi pertahanan pada Jumat (22/11/2024), di tengah kecaman Ukraina yang menyebut penggunaan senjata tersebut sebagai “kejahatan internasional”.

Dalam pernyataannya, Putin membantah klaim AS bahwa Rusia hanya memiliki segelintir rudal balistik berkecepatan tinggi, dengan mengatakan bahwa negaranya memiliki stok yang cukup untuk melanjutkan uji coba dalam “kondisi tempur”.

“Uji coba sistem rudal ini telah berhasil, dan saya mengucapkan selamat kepada Anda semua atas keberhasilannya,” ujar Putin, dilansir dari kantor berita Interfax.

“Kita akan terus melakukan uji coba ini, termasuk dalam kondisi tempur, tergantung situasi dan ancaman yang dihadapi keamanan Rusia.”

Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia, Sergei Karakayev, menambahkan bahwa rudal ini dapat menjangkau seluruh wilayah Eropa.

“Senjata ini berbeda dari senjata presisi jarak jauh lainnya karena mampu mencapai seluruh wilayah Eropa,” jelasnya.

Rudal eksperimen ini, yang menurut pejabat AS merupakan modifikasi dari desain RS-26 Rubezh, diluncurkan ke sebuah pabrik roket di kota Dnipro, Ukraina. Rudal yang dinamai “Oreshnik” (Hazel) oleh militer Rusia ini dideskripsikan mampu membawa hulu ledak nuklir.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam serangan ini dan menyebutnya sebagai eskalasi serius dalam konflik.

“Menggunakan wilayah negara lain bukan hanya untuk teror tetapi juga untuk menguji senjata baru adalah kejahatan internasional yang jelas,” tegas Zelensky dalam sebuah pidato di media sosial.

Zelensky juga menginstruksikan menteri pertahanan Ukraina untuk berkonsultasi dengan sekutu guna memperoleh sistem pertahanan udara baru yang mampu melindungi dari ancaman rudal ini.

Serangan ini mempertegas meningkatnya risiko keamanan global akibat penggunaan senjata eksperimental di medan perang. Sementara itu, AS menyebut rudal ini bukan “pengubah permainan” dalam perang kendati uji coba di Ukraina menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang terus memanas.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menegaskan komitmennya dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Hal ini tercermin ketika menghadiri ajang Conference of Parties atau COP 29 yang digelar di Baku, Azerbaijan beberapa waktu lalu.

Dalam perhelatan tersebut, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan ingin memperkuat pemahaman terkait Indonesia di kancah global. Selain itu, ia juga ingin mengundang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk kebutuhan aspek keberlanjutan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Di sisi lain, dia juga menyadari bahwa Indonesia masih memiliki emisi karbon yang cukup besar dari 5 fokus sektor, yakni energi, land use change & forestry, agriculture, waste dan proses industrial process, yang menghasilkan kurang lebih sekitar 1,5 gigaton karbon dioksida (CO2) per tahun.

“Sebetulnya posisi Indonesia harus dipahami sudah berada di level net carbon sinks, karena potensi penyerapan karbon di Indonesia dengan hutan yang cukup luas, kemudian juga kawasan mangrove yang luas, nomor dua di dunia, hutan kita nomor tiga, dengan potensi paling tidak kita memiliki serapan CO2 per tahunnya itu sebesar sama, 1,5 gigaton per tahun dengan potensial upside yang luar biasa dan ini akan terus digerakkan,” ujar dia kepada CNBC Indonesia, ditulis Jumat (22/11/2024).

Melihat kondisi tersebut, Bank Mandiri ikut serta dengan pemerintah untuk terus membangun komunikasi yang solid kepada dunia, bahwa Indonesia mendukung melalui potensi hutan, mangrove dan gambut yang dimilikinya.

“Kalau kesetaraannya mungkin potensi serapan CO2 per tahun di Indonesia itu nomor satu setara dengan Brazil. Nah, dengan posisi inilah kita ingin dunia melihat bahwa invitasi untuk kolaborasi di Indonesia itu sangat strategik, karena akan terus menurunkan emisi CO2 dari lima fokus sektor,” jelasnya.

Di samping itu, ia mengatakan, pembiayaan kepada lima fokus sektor tersebut sudah menjadi perhatian utama Bank Mandiri sejak 2017. Terbukti, pembiayaan tersebut sudah mencapai di kisaran US$ 47 miliar.

“Kalau kita ingin menurunkan emisi karbon dari lima fokus sektor di Indonesia, dalam hitungan kami memang kita membutuhkan dukungan pembiayaan sekitar US$ 295 miliar dan ini sudah pasti kolaborasi yang merupakan kata kunci untuk kita bisa lebih cepat menurunkan emisi karbon di Indonesia, dan Indonesia akan menjadi negara best practice terkait dengan inisiatif untuk terus membangun karbon aset di Indonesia,” kata dia.

Meski demikian, ada tantangan yang harus dihadapi oleh Bank Mandiri. Misalnya, terkait dengan lack of knowledge yang tidak hanya dirasakan oleh Bank Mandiri, tetapi juga oleh korporasi yang berada di dalam portfolio Bank Mandiri.

“Ada dua kelompok di dalam portfolio kami, yang pertama adalah korporasi yang sudah mulai melakukan inisiatif terkait dengan ESG, Renewable Energy, juga terkait bagaimana dia mengelola social community terkait dengan ESG. Tetapi ada juga yang belum memulai, dua kelompok inilah yang akan kita dorong agar di Bank Mandiri banyak perusahaan-perusahaan atau korporasi yang akan menjadi national champion dalam rangka membuat Indonesia betul-betul advance dalam inisiatif menurunkan emisi karbonnya,” jelasnya.

Selanjutnya, dia menjelaskan, kolaborasi yang diharapkan bisa mendorong berbagai investasi dalam hal ini adalah komunikasi. Artinya, ada pemahaman yang sama. Kemudian, kolaborasi juga memungkinkan mengundang semua pihak tidak hanya di pasar domestik tetapi juga internasional.

“Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kepastian terhadap misalnya kita memiliki banyak sekali potensial serapan karbon. Tetapi apakah itu sudah cukup akurat sehingga Indonesia bisa mengoptimalkan asetnya dalam hal serapan karbon itu menjadi sesuatu yang positif buat ekonomi Indonesia? Nah ini yang mungkin perlu diakselerasi,” tandas dia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui penurunan penjualan mobil di tahun ini akibat melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli juga menjadi faktor besar yang membuat industri otomotif nasional menjadi lesu belakangan ini.

Data Gaikindo menunjukkan, total akumulasi penjualan mobil nasional periode Januari-Oktober 2024 sudah mencapai 710.406 unit. Angka ini lebih rendah 125.722 unit atau 15,05% dibandingkan akumulasi penjualan mobil Januari-Oktober 2023 yang mencapai 836.128 unit.

Memang, penjualan di bulan Oktober 2024 berhasil cetak level tertinggi sejak awal tahun, mencapai 77.191 unit. Pencapaian ini melesat 4.525 unit atau 6,22% dibandingkan bulan September 2024 yang tercatat sebanyak 72.666 unit. Namun, masih lebih rendah 3.159 unit atau 3,93% dibandingkan Oktober 2023.

“Ada yang mengatakan karena masalah politik, menunggu pilpres, menunggu pileg, saya kira itu tidak menjadi penyebab utama. Penyebab utamanya adalah kelesuan pasar yang artinya adalah daya beli dari masyarakat melemah,” sebut Agus di GJAW, Jumat (22/11/2024).

Lebih lanjut ia menilai tekanan untuk sektor otomotif seringkali datang dari diri sendiri, misalnya nilai pajak besar dari pemerintah daerah, dimana dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 misalnya berkaitan dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Itu tentu akan memberi dampak bagi penjualan otomotif di Indonesia khususnya roda empat dan ini menjadi tekanan tambahan bagi sektor otomotif, bukan hanya pasar sedang lesu tapi BBNKB yang diatur dalam undang-undang 1 tahun 2022 ini juga akan berdampak negatif terhadap penjualan otomotif di Indonesia,” kata Agus.

Sektor otomotif khususnya Roda 4 sedang mendapat tekanan. Agus menilai tidak perlu menutup-nutupi tekanan yang ada. Ia pun mencontohkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto juga mengakui bahwa tekanan itu ada.

“Presiden selalu menyampaikan kepada kami bahkan di sambutan atau pidato beliau di MPR bahwa kita harus berani mengatakan bahwa kita ada masalah, berani mengatakan bahwa kita ada dalam tekanan. dari situ kita bisa mencoba mencari penyebabnya dan kemudian solusinya. Faktanya sekarang industri otomotif sedang dalam tekanan, kita harus akui itu,” sebut Agus.

Pemerintah bakal memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% di tahun 2025 nanti. Dan kini, berbagai reaksi protes sudah bermunculan merespons rencana tersebut karena akan membebani konsumen dan produsen.

Pada akhirnya, pemerintah diperingatkan akan konsekuensi PPN 12%, karena bisa jadi bumerang alias berbalik jadi senjata makan tuan.

Pengusaha pun sudah bersuara membeberkan dampak buruk jika PPN 12% tetap diberlakukan tahun 2025. Alasannya, saat ini daya beli warga RI masih lemah, sehingga tambahan beban kenaikan PPN meski hanya 1% akan berdampak signifikan.

Konsumen yang harus membayar lebih harga barang karena kenaikan PPN, dikhawatirkan mengurangi belanjanya. Akibatnya, kondisi ini diprediksi akan berdampak pada penurunan produksi produsen, lalu ditakutkan tinggal meninggal waktu akan memicu efisiensi, salah satunya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Bahkan, kelompok buruh juga ikut memprotes rencana kenaikan PPN itu dan mengancam akan melakukan mogok nasional. Sebab, kebijakan upah buruh saat ini diklaim tidak mampu untuk menanggung beban tambahan seperti kenaikan PPN.

Selain itu, hari ini, Kamis (21/11/2024), tagar TolakPPN12Persen menggema dan jadi topik trending di media sosial X. Hingga pukul 12.32 WIB, tercatat ada 49,1 ribu unggahan yang menggunakan tagar ini. 

Ukraina telah menembakkan rudal Storm Shadow buatan Inggris ke Rusia untuk pertama kalinya, Rabu (20/11/2024). Hal ini terjadi setelah sekutu Inggris, Amerika Serikat (AS), juga memberikan izin serupa kepada Kyiv.

Video yang diunggah ke media sosial dan diedarkan oleh blogger perang pro-Rusia menunjukkan bahwa hingga 12 rudal menghantam target yang diyakini sebagai markas komando di desa Maryno. Media Ukraina melaporkan bahwa situs tersebut mungkin telah digunakan oleh perwira Korea Utara (Korut) dan Rusia.

Gambar, yang belum dikonfirmasi, tersebar melalui aplikasi perpesanan Telegram yang menampakan pecahan rudal di suatu lokasi di wilayah Kursk. Seorang pakar senjata, Trevor Ball, yang sebelumnya bekerja di Angkatan Darat AS, mengatakan gambar yang beredar memang memperlihatkan pecahan Storm Shadow.

Tidak ada konfirmasi resmi dari Inggris. Namun, Menteri Pertahanan John Healey tampak mengisyaratkan perkembangan saat ia berbicara kepada DPR saat laporan serangan di Kursk mulai beredar. Ia juga berbicara dengan mitranya dari Ukraina, Rustem Umerov, baru-baru ini.

“Selama beberapa minggu terakhir, kami telah melihat perubahan signifikan dalam tindakan dan retorika di Ukraina, dan tindakan Ukraina di medan perang berbicara sendiri,” ungkap Healey dikutip The Guardian.

Hal ini menandai perubahan cepat dalam hubungan Inggris-Ukraina, menyusul keluhan bahwa Kyiv frustasi oleh penolakan London untuk memasok Storm Shadow baru. Inggris dikatakan tersengat oleh kritik tersebut dan keluhan itu diyakini telah berkontribusi pada perubahan keputusan Negeri Big Ben untuk memberikan izin.

Rudal Storm Shadow sendiri rudal jelajah Anglo-Prancis dengan jangkauan maksimum sekitar 155 mil (250 km). Sejauh ini, rudal itu telah digunakan untuk menyerang target Rusia di Krimea, termasuk markas besar angkatan laut armada Laut Hitam Rusia. Rudal tersebut berguna untuk penargetan bunker dan gudang amunisi secara presisi.

Sehari sebelum penggunaan rudal ini, Ukraina juga telah menggunakan rudal buatan AS, ATACMS, untuk membombardir wilayah Rusia. Ini juga diluncurkan setelah Washington merestui penggunaan senjata tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa penggunaan rudal buatan AS dan Inggris di dalam perbatasan Rusia sama saja dengan keterlibatan langsung NATO dalam konflik itu. Bahkan Putin telah merevisi doktrin nuklirnya yang juga menyebut bahwa negara yang membantu musuh Moskow untuk menyerang Rusia juga dapat menjadi target sah senjata nuklir.

Meski begitu, peneliti senior di lembaga pemikir pertahanan dan keamanan Royal United Services Institute di Inggris, Jack Watling, mengatakan penggunaan rudal jarak jauh Barat ke wilayah Rusia ‘tentu saja tidak akan’ memicu respons nuklir Moskow seperti yang ditakutkan sebagian pihak di Barat.

“Namun Rusia dapat meningkatkan berbagai cara untuk mengenakan biaya kepada Barat, mulai dari sabotase bawah laut hingga penggunaan proksi untuk mengganggu perdagangan di Bab Al Mandab selat di lepas Laut Merah tempat serangan terhadap pengiriman barang dikaitkan dengan pemberontak Houthi Yaman,” ujarnya kepada Associated Press.

Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

Apple disebut akan meningkatkan penawaran investasi di Indonesia hingga US$100 juta atau setara Rp1,57 triliun.

Jumlah investasi Apple meningkat sepuluh kali lipat dari rencana awal yang hanya US$10 juta (sekitar Rp157 miliar).

Investasi ini disebut sebagai upaya terbaru raksasa teknologi AS ini untuk merayu pemerintah Indonesia mencabut larangan penjualan iPhone 16.

Investasi itu rencananya akan digunakan membuat pabrik di Bandung, yang akan memproduksi aksesori dan komponen.

Sementara Indonesia belum memberikan jawaban atas proposal terbaru Apple. Kementerian Perindustrian ingin Apple lebih fokus pada penelitian dan pengembangan untuk iPhone yang dirilis di dalam negeri, demikian laporan dari Bloomberg, dikutip dari Phone Arena, Selasa (19/11/2024).

Pada Oktober lalu, pemerintah Indonesia melarang Apple menjual produk terbaru mereka iPhone 16 di dalam negeri. Alasannya karena Apple belum mengantongi sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang wajib dimiliki produk yang dipasarkan di dalam negeri.

Sertifikat terakhir yang diterima Apple untuk iPhone telah kedaluwarsa dan perlu diperbarui.

Untuk memperbarui sertifikat, Apple perlu membuat kesepakatan dengan produsen lokal, mengembangkan aplikasi di negara tersebut, atau menyusun skema pengembangan inovasi.

Investasi apple juga masih belum terpenuhi, dari yang sebelumnya menjanjikan Rp 1,71 triliun. Sejauh ini, Apple baru menginvestasikan Rp 1,48 triliun di Indonesia.

Akibatnya, Apple tidak dapat menjual iPhone 16 baru di Indonesia, dan itu akan terus terjadi sampai Apple setuju untuk meningkatkan investasinya di dalam negeri dan menerima sertifikat baru.

Apple mulai menyusun skema pengembangan inovasi dengan membuat Akademi Apple di daerah tersebut. Sejauh ini tiga di antaranya telah dibangun dan yang keempat telah diumukan April lalu.

Dengan adanya larangan penjualan tersebut, warga Indonesia yang ingin membeli iPhone 16 harus membeli perangkat tersebut di luar negeri dan harus membayar biaya impor.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan bisa menambah sebanyak 100 Giga Watt (GW) lebih pembangkit listrik dalam 15 tahun ke depan. Di mana, 75% dari pembangkit itu akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

Ketua Delegasi Indonesia untuk COP 29, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan untuk merealisasikan target tersebut, Indonesia diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar US$ 235 miliar atau Rp 3.717 triliun (kurs Rp 15.821 per US$), yang sebagian besar akan dialokasikan untuk mendukung transisi menuju energi bersih.

“Memang yang dibutuhkan untuk pengembangan listrik ini, itu besar sekali, kurang lebih US$ 235 miliar dolar dalam 15 tahun. Nah dalam hal ini pembiayaan itu akan datang dari beberapa sumber. Saya dalam pidato mewakili Pak Prabowo kemarin, saya sudah bilang ini kan perlu kolaborasi internasional, International collaboration,” kata Hashim kepada CNBC Indonesia, Selasa (19/11/2024).

Menurut Hashim, pemerintah Indonesia sejatinya telah mengundang berbagai pihak dari Eropa, Amerika, China, Jepang, Korea, dan negara lainnya untuk ikut mendukung pembiayaan ini. “Banyak pihak yang ingin partisipasi, saya kira pendanaan tidak akan jadi masalah,” ujarnya.

Selain itu, dalam pertemuannya dengan utusan khusus Presiden Joe Biden, Hashim menyampaikan bahwa Amerika Serikat juga tetap berkomitmen mendukung program Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia. Program ini diproyeksikan akan memberikan kontribusi signifikan bagi pembiayaan transisi energi bersih di Tanah Air.

“Dan ini cukup besar. Jadi saya kira kami optimis untuk melaksanakan program dengan pembiayaan yang memadai dan cukup,” kata dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan industri dana pensiun (dapen)mencatatkan total aset dana pensiun mencapai Rp1.500 triliun (US$95 miliar) meningkat 10,1% secara tahunan (yoy). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan industri dana pensiun RI diharapkan dapat bertumbuh di kisaran 10% setiap tahunnya.

Namun begitu, menurutnya kesenjangan antara orang yang memiliki kesadaran untuk menabung untuk masa pensiun dan yang belum di Indonesia besar.

“Karena orang menyadarkan orang, kalau saya bekerja, nanti saya pensiun, saya manfaat pensiun dari mana? Nah, itu kan harus perlu kesadaran. Jadi ini membalikkan dari kewajiban [dapen], menjadi kebutuhan,” ujar Ogi di Padma Hotel Legian, Selasa (19/11/2024).

Mengatasi masalah tersebut, OJK selaku tuan rumah, menggelar Rangkaian Kegiatan IOPS Committee Meetings dan Annual General Meeting sertaOECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions 2024yang berlangsung pada 18-20 November 2024 di Bali, Indonesia.

“Forum ini memberikan landasan penting untuk kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan. Bersama-sama dengan stakeholder Dana Pensiun di dunia, kita dapat menemukan solusi untuk memperkuat sistem dana pensiun kita masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya.

Acara ini menghadirkan lebih dari 150 peserta dari 42 negara, termasuk para pembuat kebijakan, pengawas, dan pemangku kepentingan utama di sektor dana pensiun. Forum ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi global, berbagi pengetahuan, dan merumuskan solusi atas tantangan dan peluang di industri dana pensiun.

Dalam forum ini, Mahendra memaparkan beberapa reformasi yang tengah dilakukan OJK di sektor dana pensiun, yang bertumpu pada empat pilar utama:

1. Penguatan pendanaan dan pendalaman pasar: meningkatkan kapasitas dana pensiun selaku investor institusional untuk menghadapi dinamika perekonomian
2. Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko: menerapkan standar pengawasan dana pensiun yang berbasis dengan risiko secara optimal.
3. Pengembangan Ekosistem Industri: mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan program pensiun.
4. Adopsi Praktik Terbaik Internasional: mengintegrasikan standar global ke dalam kebijakan nasional

Mahendra juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara skema pensiun sukarela dan wajib untuk meningkatkan inklusi dan memperluas cakupan dana pensiun, termasuk pada sektor informal.

Topik diskusi selama forum berlangsung terdiri dari:

1. Tantangan dan Solusi dalam Sistem Dana Pensiun;
2. Investasi Jangka Panjang dari Dana Pensiun dan Perannya dalam Pengembangan Pasar Modal
3. Penggabungan Pengaturan Pensiun Wajib dan Pensiun Sukarela untuk Menghilangkan Kesenjangan Perlindugan;
4. Peran Dana Pensiun dalam Memajukan Keuangan Berkelanjutan; dan
5. Memanfaatkan Digitalisasi Dana Pensiun untuk Menjangkau Sektor Informal.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum akan melanjutkan proyek Tol Bogor-Sukabumi (Bocimi) hingga Sukabumi Timur. Dari Sukabumi Timur, nantinya akan diteruskan hingga Padalarang di Bandung Barat via Ciranjang di daerah Cianjur.

Jalan Tol Bocimi memiliki panjang 54 Km. Tol Bocimi terdiri dari empat seksi yakni Seksi 1 Ciawi-Cigombong (15,3 Km) dan Seksi 2 Cigombong- Cibadak (11,9 Km). Kedua ruas ini sudah beroperasi.

Sedangkan Seksi 3 Cibadak-Sukabumi Barat (13,7 Km) masih dalam tahap konstruksi dengan progres 16,4% dan ditargetkan selesai konstruksinya pada kuartal 2 2026. Sementara itu Seksi 4 Sukabumi Barat-Sukabumi Timur (13,05 Km) dalam tahap persiapan konstruksi.

Nantinya dalam rencana Tol Bocimi akan diteruskan hingga ke Padalarang di Bandung Barat. Rutenya adalah melalui Ciranjang.

“Dalam rencana umum jaringan jalan nasional (termasul tol) 2020-2040 (KepMen PUPR Nomor 367 tahun 2023) memang Bocimi akan sampai Sukabumi Timur dan kemudian dilanjut Sukabumi Timur-Ciranjang-Padalarang,” ungkap Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo kepada CNBC Indonesia, Senin (18/11/2024).

Dia bilang Pembangunan proyek Tol Bocimi-Ciranjang-Padalarang saat ini dalam rencana umum (rencum) belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun apabila ada investor yang tertarik, proyek ini bisa segera dieksekusi.

“Lanjutan Bocimi ini dalam rencum (rencana umum) belum dalam waktu dekat, kecuali jika ada investor sebagai pemrakarsa mau mengerjakannya. (Kapan lelangnya) Belum dalam waktu dekat,” sebut Sonny.

Dalam dokumen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, proyek Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang total memiliki panjang 115 Km. Proyek ini ditafsir menghabiskan anggaran Rp 7,7 triliun.

Rencana tol Sukabumi-Ciranjang diperkirakan akan melintasi gunung atau melewati tunnel. Dengan kehadiran Tol Bocimi-Ciranjang-Padalarang, kendaraan dari Sukabumi menuju Cianjur dan ke Bandung bisa lebih cepat dengan waktu singkat.

Kalangan pengusaha perhotelan mengaku mulai terbebani perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat perjalanan dinas. Kebijakan tersebut membuat hotel mengalami kerugian karena banyak reservasi perjalanan dinas yang tiba-tiba dibatalkan.

Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan, dampaknya bisa mengguncang industri perhotelan karena kontribusi perjalanan dinas sangat besar, bahkan bisa mengimbangi kontribusi leisure atau liburan masyarakat.

“Sudah, kalau dampak kita sudah mulai terasa, karena memang cancellation-nya udah terjadi. surat dari Menteri Keuangan yang mengimbau kepada kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi besar-besaran. Itu tentu pasti juga akan berdampak. Karena kita tahu bahwa market hotel itu dari kontribusi kegiatan pemerintah itu mencapai antara 40-60%, nah ini cukup besar ya,” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (18/11/2024).

Adapun dampak pembatalan perjalanan dinas merata terjadi pada seluruh wilayah Indonesia, baik destinasi wisata seperti Bali dan Yogyakarta maupun wilayah lain.

“Total cancellation hampir 40-50 persen, besar, karena kontribusi kegiatan pemerintah itu besar di hotel,” sebut Maulana.

Selain hotel, sektor lain juga ikut terdampak karena hotel juga memiliki ekosistem rantai pasok yang cukup panjang, contohnya terhadap vendor bahan pokok dari makanan dan minuman. Sektor ini juga sangat membutuhkan pergerakan orang.

“Kalau kita bicara misal wisatawan nusantara itu kan tidak selalu orang yang pergi leisure ya, tapi lain termasuk juga orang yang pergi bisnis bahkan kita bicara Bali sendiri pun, ketergantungan terhadap kegiatan pemerintah juga cukup besar. Karena kontribusi kegiatan-kegiatan meeting internasional itu kegiatan pemerintah karena kan yang mengundang pemerintah,” sebut Maulana.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). Arahan Prabowo tertutup bagi media, namun demikian ada sejumlah poin penting yang disampaikan.

“Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah hari ini, saya memberikan arahan kepada seluruh pimpinan daerah untuk mengedepankan efisiensi dan produktivitas dalam tugas,” tulis Prabowo seperti dikutip dari akun X resminya.

Instruksi Prabowo itu pun langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, hingga Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Isi surat bernomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 itu meminta para pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024. Efisiensi ini didasari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

“Untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar K/L melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas,” Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat yang dilihat CNBC Indonesia tersebut, terdapat 7 arahan supaya efisiensi belanja perjalanan dinas dilakukan oleh para pejabat negara untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024.