KOMPASIANO

Slot Dana

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka-bukaan soal banyaknya obat ikan yang dijual bebas di e-commerce belum mendapatkan sertifkasi mutu dan nomor register.

Direktur Ikan Air Tawar Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) KKP Ujang Komarudin Asdani Kartamiharja mengatakan, sejatinya obat-obat ikan memang telah dijual bebas, baik di toko-toko, pasar, e-commerce, maupun di toko KKP.

Namun, Ujang menyayangkan masih banyaknya obat yang dijual di e-commerce yang belum mendapatkan sertifikasi mutu dan nomor register. Tetapi, pihaknya telah membentengi produk obat ikan yang baik dengan nomor register.

“Jadi penjualannya memang sekarang sudah cukup banyak, namun tetap kami bentengi dengan sertifikasi dan nomor register, sehingga obat ikan yang asli tentunya sudah memiliki kedua hal tersebut,” kata Ujang saat ditemui wartawan setelah acara Bincang Bahari bertemakan “Standardisasi Obat Ikan Untuk Kualitas Hasil Budi Daya, Rabu (26/2/2025).

Adapun menurutnya, obat ikan yang belum memiliki nomor register, maka dapat dianggap ilegal dan produsen atau penjual obat tersebut berpotensi melakukan pidana. Tetapi terkait pidana tersebut, DJPB tidak memiliki kewenangan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab produsen, penjual dan penegak hukum.

“Kalau sudah pemalsuan kan sudah pidana ya, tapi itu di luar kewenangan kami,” kata Ujang kepada wartawan.

Meskipun begitu, pihaknya melihat pengguna obat sudah paham memilih obat mana yang palsu dan asli.

“Seleksi penggunaan obat itu telah dilakukan oleh pengguna sendiri yang membeli obat selain dari online shop, jadi mereka sudah paham mana yang palsu, mana yang asli, cuma kendalanya ya yang di online ini sih,” tambah Ujang.

Ujang mengatakan, untuk mengurangi tindakan-tindakan tersebut, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) untuk mendeteksi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jenis Obat Ikan yang Diperbolehkan

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Permen-KP/2024 Tentang Obat Ikan, ada beberapa obat ikan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Adapun jenis obat ikan yang diperbolehkan untuk digunakan di Indonesia yaitu:

Obat ikan golongan Tetrasiklina dengan nama zat aktif: Klortetrasiklina, Oksitetrasiklina, Tetrasiklina.
Obat ikan golongan Makrolida dengan nama zat aktif: Eritromisina
Obat ikan golongan Fluorokuinolon dengan nama zat aktif: Enrofloksasina
Obat ikan golongan Sulfonamid dengan nama zat aktif: Sulfadiazin

Sedangkan untuk obat yang tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk budi daya, berikut ini daftarnya:

Obat ikan golongan Antimikroba, dengan nama zat aktif: semua jenis antimikroba kecuali yang diperbolehkan.
Obat ikan golongan Hormon, dengan nama zat aktif: Edtradiol Sistesis (dietil stilbestrol, benestrol, dienestrol) 17a-Metiltestoteron, HGPs (Hormon Growth Promotors)
Obat ikan golongan zat pewarna, dengan nama zat aktif: Malachite Green, Leuco Malachite Green, Crystal Violet (gentian violet), dan Leucocrystal Violet.
Obat ikan golongan Anestetika dan sedative, dengan nama zat aktif: MS-22 (Tricaine methanesulfonate)
Obat ikan golongan Organosfosfat, dengan nama zat aktif: Ether, Trifluralin, Dichlorvos, Trichlorfon
Obat ikan golongan tumbuh-tumbuhan, dengan nama zat aktif: Aristolochia spp.
Obat ikan golongan vaksin, dengan zat aktif: Vaksin inaktif yang penyakitnya tidak ada di indonesia, vaksin aktif yang berasal dari luar Indonesia, vaksin aktif yang dilemahkan yang berasal dari luar Indonesia, serta vaksin autogenus yang berasal dari luar Indonesia.

Namun, beberapa obat ikan yang tidak diperbolehkan dapat dikecualikan untuk kegiatan penelitian dan pembenihan dengan persyaratan tertentu.

Ujang mengatakan, obat-obat ikan yang telah bersertifikat tentunya memiliki nomor register dari KKP dan sudah melewati proses pengujian dan penilaian terkait, sehingga obat tersebut dapat digunakan untuk keperluan budi daya.

“Kalau obat-obat yang sudah bersertifikat itu ada nomornya, nomer register, berarti obat itu sudah melewati proses pengujian dan penilaian,” kata Ujang.

Adapun untuk harga obat ikan yang telah bersertifikat menurutnya cukup beragam, mulai dari puluhan ribu rupiah, ratusan ribu rupiah, hingga jutaan rupiah, tergantung jenis obat dan peruntukannya.

“Harga obat ikan yang telah bersertifikat cukup beragam, mulai dari Rp 10 ribu, Rp 100 ribu, ada juga Rp 1 juta, tergantung obatnya, misal probiotik mungkin bisa lebih murah,” ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, perdagangan bursa karbon di Indonesia mencatat angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan bursa karbon Jepang dan Malaysia. Perbandingan tersebut dianggap setara karena waktu peluncurannya tak jauh dengan perdagangan bursa karbon Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan, perdagangan bursa karbon di Indonesia cukup maju dibandingkan dengan negara Jepang dan Malaysia.

“Kita lihat bawasannya untuk Indonesia ini cukup maju,” ujarnya saat rapat dengan Komisi XI di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (25/2).

Inarno mengungkapkan, volume transaksi bursa karbon di Indonesia per tanggal 24 Februari 2025 tercatat 1.557.000 ton. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan negara Jepang yang hanya 768.000 ton dan Malaysia yang sebesar 200.000 ton.

“Adapun volume transaksi yang diperdagangkan itu telah mencapai 1.557.000 ton 326 ton CO2 equivalent sebesar atau senilai Rp 76,56 miliar,” ungkapnya.

Sementara, jika dilihat dari jumlah pengguna jasa juga meningkat dari yang sebelumnya 16 pengguna jasa itu menjadi 107 pengguna jasa. Saat ini jumlah unit karbon yang dapat diperdagangkan itu mencapai 2.242.000 ton.

Proyek yang didaftarkan untuk bursa karbon sebanyak tujuh perusahaan yang terdiri dari PT Pertamina Geothermal Energi, sebanyak satu proyek dan sisanya dari PLN Nusantara Power, dan PLN Indonesia Power yang tergabung dalam PLN Group. “Sehingga proyek yang ada merupakan kategori technology based solution dan berasal dari sektor energi,” imbuhnya.

Tercatat, sejak dibukanya perdagangan karbon internasional pada tanggal 20 Januari 2025 lalu, jumlah unit karbon yang diotorisasi untuk perdagangan internasional sebanyak 1.780.000 ton. “Walaupun yang diperdagangkan masih cukup minim yaitu saat ini 49.545 ton CO2 equivalent dan juga yang untuk renewable energy itu 270 ton CO2 equivalent,” pungkasnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang dan menembus pasar global. Salah satu wujud nyata dukungan tersebut terlihat melalui kesempatan yang diberikan kepada berbagai UMKM potensial, seperti Animers Craft asal Medan yang bergerak dalam bidang usaha rajut untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

Sebagai salah satu peserta BRI UMKM EXPO(RT) 2025, pendiri Animers Craft, Anita M Simamora, membagikan kisah perjalanannya dalam membangun bisnis kerajinan tangan yang dimulai sejak tahun 2020. Anita menuturkan bahwa kecintaannya pada seni merajut berawal dari hobi sejak bangku sekolah dasar (SD) Namun, seiring berjalannya waktu, kesibukannya untuk fokus pada pendidikan dan karier membuatnya hampir melupakan kegemarannya itu.

Namun, setelah memasuki masa pensiun, ia akhirnya memutuskan untuk menghidupkan kembali kecintaannya pada dunia rajut dan bergabung dalam komunitas perajut di Medan. Apa yang awalnya hanya sekadar mengisi waktu luang, perlahan berkembang menjadi usaha yang semakin serius. Kini, Animers Craft telah menjadi sumber penghasilan utama bagi Anita.

Dengan tekad kuat, Anita mulai memasarkan produknya secara perlahan. Pada awal berdirinya bisnis ini, dia mengenang bahwa hanya menerima pesanan kecil dari teman-teman. Namun, seiring berjalannya waktu, dia melihat potensi besar dalam industri rajut handmade ini.

Adapun, produk yang ditawarkan Anita lewat Animers Craft punya berbagai jenis, mulai dari tas rajut dengan desain mosaik unik hingga gantungan kunci rajut yang lebih sederhana. Setiap produknya dibuat dengan tangan secara teliti dan penuh kesabaran.

“Saya pikir, kalau ditekuni dengan serius, rajutan ini bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Saya mulai berjualan, belajar pemasaran, dan mendaftarkan usaha secara resmi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (24/2/2025).

Upaya Anita untuk memperluas jangkauan pasarnya akhirnya membuahkan hasil. Produk Animers Craft telah mendapat respons positif dari berbagai daerah di Indonesia dan bahkan telah dikirim ke Belanda melalui layanan jasa titip seorang teman.

Kesempatan untuk mengembangkan bisnis kian terbuka lebar ketika Anita berpartisipasi dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 di ICE BSD, Tangerang. Melalui proses seleksi yang ketat, Animers Craft berhasil terpilih berkat teknik rajut mosaik yang unik dan tidak banyak dikuasai oleh perajin lain. Keunikan ini membuat produk Animers Craft menarik perhatian calon pembeli internasional, membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi Anita dan komunitasnya.

Sebagaimana diketahui, acara yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 tersebut sukses dihadiri oleh lebih dari 69 ribu pengunjung, mencatatkan transaksi lebih dari Rp40 miliar dan berhasil merealisasikan kontrak ekspor mencapai USD 90,6 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

“Dengan mengikuti pameran ini, saya berharap bisa menjangkau lebih banyak pembeli internasional, sekaligus belajar cara memasarkan produk lokal ke pasar global,” tambah Anita.

Dirinya juga menuturkan bahwa keberhasilannya menembus pasar luar negeri akan membuka peluang bagi lebih banyak perajin di komunitasnya untuk ikut serta dalam produksi.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto menegaskan bahwa BRI terus berupaya mendorong UMKM agar dapat naik kelas dan bersaing di pasar global.

“Melalui berbagai program, seperti BRI UMKM EXPO(RT), kami berupaya memberikan akses yang lebih luas bagi pengusaha UMKM untuk bertemu dengan calon pembeli dari luar negeri, sekaligus mendapatkan bimbingan dalam pengembangan bisnis,” ujar Amam.

PT Pertamina (Persero), melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi mengoperasikan Terminal LPG Bima, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung ketahanan energi di wilayah Indonesia Timur.

Pembangunan Terminal LPG Bima merupakan bagian dari penugasan pemerintah dalam mendukung program konversi energi serta memperkuat distribusi LPG di Indonesia Timur. Proyek ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap energi.

Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi, menyatakan bahwa Terminal LPG Bima merupakan salah satu upaya nyata Pertamina dalam memperkuat infrastruktur energi nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Proyek pembangunan Terminal LPG Bima dimulai sejak Maret 2019 dan selesai pada akhir 2023. Meskipun sempat menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19 yang menghambat penyelesaiannya, proyek ini akhirnya dapat dioperasikan sesuai rencana.

“Dengan hadirnya terminal LPG ini, kami dapat memastikan distribusi LPG yang lebih efisien, merata, dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah yang selama ini sulit mendapatkan akses energi,” terang Eduward, dikutip Minggu (23/2/2025).

Lebih lanjut, Eduward menjelaskan bahwa Terminal LPG Bima menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang sebelumnya dilakukan melalui pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok ke Pulau Sumbawa.

Ia juga menekankan bahwa proyek ini bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar dan dukungan Pertamina dalam memastikan ketahanan energi nasional, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dalam menjaga ketahanan dan swasembada energi di Indonesia.

“Kami memahami bahwa ketersediaan energi yang andal adalah faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Diharapkan, kehadiran Terminal LPG Bima akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, industri, serta sektor UMKM di NTB dan sekitarnya,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian ESDM, Sugiarto, mengungkapkan bahwa pembangunan Terminal LPG ini merupakan bagian dari penugasan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2157 K/10/MEM/2017.

“Pembangunan Terminal LPG, khususnya di Indonesia Timur, merupakan bagian dari penugasan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Dari empat lokasi yang ditugaskan, tiga di antaranya-Jayapura, Wayame, dan Bima-telah selesai dan siap beroperasi, sementara satu lokasi lainnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, masih dalam proses penyelesaian,” ujar Sugiarto.

Sejalan dengan upaya percepatan proyek strategis ini, Kejaksaan Agung melalui Direktorat PPS Jamintel turut berperan dalam memastikan kelancaran pembangunan Terminal LPG Bima. Kasubdit ESDA dan IPTEK Direktorat PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI, Agus Eko Purnomo, menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung memastikan proyek ini berjalan sesuai target dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Dari sisi Kementerian BUMN, proyek Terminal LPG Bima mendapat dukungan penuh dalam proses mediasi dan pengawasan. Sub Koordinator Asisten Deputi Bidang Industri, Energi, Minyak, dan Gas Kementerian BUMN, Ni Kadek Yuliartani, menjelaskan bahwa Kementerian BUMN mengawasi jalannya proyek agar sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

“Kolaborasi antar-BUMN menjadi kunci dalam memastikan proyek ini berjalan lancar. Alhamdulillah, pembangunan ini dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek ini menjadi fokus utama pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” terangnya.

Pembangunan Terminal LPG Bima menjadi bukti komitmen pemerintah dan Pertamina dalam mendukung pemerataan akses energi di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah timur. Dengan beroperasinya terminal ini, diharapkan ketahanan energi nasional semakin kuat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Buah Sukun yang sering dijadikan kudapan berupa gorengan maupun keripik ini sempat ramai diperbincangkan di masyarakat dunia. Bahkan buah ini sampai diburu oleh orang eropa.

Kepopuleran buah Sukun tak terlepas dari imajinasi orang Eropa atas buah berkhasiat tinggi. Selama ratusan tahun, masyarakat Eropa punya fantasi atas “buah yang lebih unggul dibanding buah-buahan lain”. Saking berkhasiatnya.

Namun, fantasi itu hanya bisa dipendam karena sulit menemukan buah tersebut di Eropa yang beriklim dingin. Sampai akhirnya, saat penjelajahan samudera dimulai, orang Eropa melongo karena berhasil menemukan buah yang dimaksud. Lebih lagi, buah tersebut asli Indonesia.

Sukun & “The Breadfruit”

Di wilayah sejauh 10.603 Km bernama Kepulauan Nusantara, “buah yang lebih unggul dibanding buah-buahan lain” dalam fantasi orang Eropa, sangat mudah ditemukan. Namanya adalah sukun.

Sejarah mencatat, sukun mudah ditemukan di seantero wilayah Nusantara dan beberapa negara Pasifik. Relief di Candi Borobudur menggambarkan sukun sebagai salah satu bahan makanan andalan para penduduk.

Meski begitu, interaksi pertama orang Eropa terhadap buah bernama Latin Artocarpus altilis ini terjadi pada abad ke-17. Kala itu, sukun sudah tersebar ke Kepulauan Pasifik hasil pembibitan imigran selama ribuan tahun.

Orang Eropa pertama yang menemukannya adalah penjelajah Inggris, William Dampier. Saat berkunjung ke Guam pada 1686, Dampier melihat buah unik yang tak ditemukan di Eropa. Buah tersebut diceritakan Dampier berasal dari pohon besar dan jika dibelah tidak ditemukan biji atau sesuatu di dalamnya.

“Maka, kami menamakannya sebagai breadfruit,” tulis William Dampier dalam A New Voyage Round the World (1697).

Penamaan breadfruit (buah roti) terjadi karena buah tersebut mirip roti panggang. Jika buah dibelah dan kulitnya dikupas, lalu isinya dipanggang di atas api rasanya seperti roti panggang. Menurut Dampier, breadfruit sangat lezat dan bisa untuk mengatasi kelaparan dan krisis pangan, serta penyakit kudis.

Ketika Dampier pulang, catatan terkait breadfruit lantas menjadi pembicaraan. Orang Eropa langsung penasaran atas buah tersebut. Namun, rasa penasaran itu mentok sebatas pikiran. Sebab, sulit bagi mereka datang mencicipi atau membawa pulang bibit sukun.

Tak hanya kesaksian Dampier, orang Belanda bernama Rumphius juga berkata demikian. Dalam catatan di Herbarium Amboinese (1741), Rumphius menyebut buah tersebut ajaib karena berpotensi jadi kudapan bernutrisi tinggi dan serbaguna. Bisa menyelamatkan orang di kala kelaparan dan kesulitan mencari makanan.

Hanya saja, berbagai kesaksian atas breadfruit menjadi imajinasi semata mayoritas warga terkait buah berkhasiat tinggi. Sampai akhirnya, cita-cita membawa sukun diwujudkan oleh James Cook. Pada 1775, Cook meminta ahli botani, Joseph Banks, untuk meneliti sukun agar bisa dibawa ke banyak daerah koloni Inggris.

Dalam riset “Grows Us Our Daily Bread: A Review of Breadfruit Cultivation in Traditional and Contemporary Systems” (2019) diketahui bahwa Banks yakin sukun berkhasiat tinggi. Maka, dia meminta Raja Inggris, George III, supaya mengizinkan breadfruit ditanam di koloni Inggris sebagai bahan makanan budak.

Singkat cerita, permintaan Banks disetujui Raja Inggris. Lalu, setelahnya dia membawa bibit sukun dan menanamnya di koloni Inggris. Awalnya ditanam di Karibia, Amerika Tengah. Lalu ditanam di koloni Inggris lain. Perlahan, negara-negara Eropa lain juga menyebarkan bibit sukun ke wilayah jajahan. Dari sini, pohon sukun ada di Afrika dan Asia, serta dikonsumsi tak hanya orang Eropa, tapi warga dunia.

Berkhasiat & Penyelamat dari ‘Kiamat’
Pada awalnya, tingginya nutrisi breadfruit hanya berdasarkan kesaksian empiris. Tak ada bukti klinis laboratorium. Catatan klasik menyebut breadfruit sangat bergizi dan bernutrisi tinggi karena mampu mengenyangkan dan menangkal penyakit.

Dari semula hanya dikonsumsi budak, breadfruit perlahan dikonsumsi warga Eropa dan dunia. Seiring waktu, catatan klinis modern membenarkan kesaksian empiris ratusan tahun lalu. Departemen Kesehatan Amerika Serikat mengungkap, sukun memiliki kandungan vitamin C, potasium, dan magnesium dalam jumlah besar. Selain itu, buah ini juga tinggi serat, rendah lemak dan gula.

Lebih mengejutkan lagi, sukun juga disebut berbagai riset sebagai superfood. Sebutan ini muncul selain karena sukun tanaman bernutrisi tinggi, tapi juga cepat berbuah, sedikit perawatan, bisa bertahan di cuaca ekstrim, dan sangat adaptif.

Pada titik ini, pohon sukun dianggap sebagai solusi mengatasi ‘kiamat’ pangan yang kini sedang melanda bumi imbas krisis iklim. Atas alasan ini, Sukun mudah ditanam di luar habitat aslinya di Indonesia. Tak heran, pohon sukun kini tak hanya berada di Indonesia, tapi mudah ditemukan di banyak tempat di seluruh dunia.

Seiring kemunculan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang masif, muncul ketakutan bahwa pekerja manusia akan digantikan dengan robot.

Menanggapi kekhawatiran ini, Chairman Fordigi BUMN Fajrin Rasyid menyebut, dalam jangka menengah pekerjaan yang hilang itu akan lebih sedikit, dibandingkan dengan pekerjaan yang muncul.

Hal ini ia sampaikan melihat banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya belum terdefinisikan atau belum terbayangkan sebelumnya, sekarang mulai ada begitu setelah teknologi AI.

“Jadi ini tidak hanya teknologi AI saja, di hampir semua jenis teknologi ataupun trend terkait dengan industri juga sama,” kata Fajrin dalam acara CNBC Indonesia Tech & Telco Summit 2025, Jumat (21/2/2025).

“Sebagai contoh, beberapa pekerjaan baru terkait data engineer, kemudian data modeler, prompt engineer dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Tapi di satu sisi, ada pekerjaan-pekerjaan yang secara jumlah bisa tergusur atau menurun polanya. Seperti yang terkait dengan customer service atau pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa diotomatisasi.

“Ada quote yang saya suka juga dalam bahwa yang akan lebih banyak terjadi adalah manusia yang bisa menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI, di hampir semua bidang tidak hanya terkait dengan pekerjaan teknologi saja, sekretaris, pekerjaan ofis, administrasi dan lain sebagainya itu akan lebih efisien ketika si pekerja tadi menggunakan teknologi AI,” kata dia.

Kemudian, para pekerja perlu melakukan upskilling dan reskilling agar siap dengan tren yang terjadi ke depannya.

“Kami memang challenge-nya adalah mendefinisikan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan upskilling dan pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan reskilling tadi,” kata Fajrin.

“Dan ini yang kami lakukan melalui kegiatan survey workshop dan lain sebagainya untuk kemudian dilanjutkan dengan kegiatan training dan lain sebagainya kepada para karyawan,” imbuhnya.

Menurut Fajrin, ada pekerjaan yang lebih baik dilakukan dengan AI, tetapi ada pekerjaan yang membutuhkan interaksi dengan manusia, yang justru ke depan akan makin dibutuhkan.

Dalam kesempatan yang sama, Head of Enterprise Data Management and Analytics PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Ajutorius Pinem mengatakan, ke depan pekerjaan low complex, apalagi yang repetitive akan tergantikan AI. Tapi akan muncul pekerjaan baru yang membutuhkan manusia.

Di BRI, pekerjaan repetitif misalnya customer service atau call center agent, perlahan dialihkan menggunakan AI yang diberi nama Sabrina, dengan tugas yang kurang lebih sama dengan call centre agent.

“Impact signifikan untuk perbankan Traffic Call Centre 40% lewat channel chatboard karena customer merasa lebih mudah karena bisa kapan saja,” kata Ajutorius.

Pengunaan AI, kata dia, dapat menghemat sekitar Rp57M per tahun. Ia menilai penggunaan AI ini memiliki dampak atau potensi yang lebih besar dengan investasi yang lebih kecil

“Jadi cukup besar dan potensi lebih besar, investasi lebih kecil. Proyek akan dijalankan oleh BRI jika benefit lebih besar dari cost,” tuturnya.

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyiapkan verifikasi yang ketat untuk para UMKM yang bisa mengelola pertambangan. Hal ini, pasca DPR & Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang baru belum lama ini.

Wakil Menteri UMKM Helvie Y Moraza menyatakan, bahwa UMKM yang bisa mengelola tambang salah satunya adalah UMKM yang sudah memiliki lahan.

“Kementerian UMKM diikutkan dalam proses verifikasi pertambangan. Jangan kita menganggap remeh loh, banyak pengusaha lokal itu yang memang punya lahan. Nah apakah mereka dibiarkan jadi penambang liar? Kan nggak mungkin. Nah untuk itulah ada perubahan itu,” ungkap Helvie di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Menurutnya, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan SUmber Data Alam dikelola secara bertanggung jawab. Makanya, untuk UMKM yang akan mengelola tambang ini tidak bisa langsung mengelola dengan hanya mengajukan perizinan.

“Jadi jangan diharap ibu misalnya sekarang cuma di atas map saja, terus mengajukan izin. Ya nggak bisa Bu,” tegas dia.

Kelak, pihak Kementerian UMKM akan merekomendasikan para UMKM ke Kementerian ESDM pasca verifikasi ketat tersebut sudah dijalankan. “Merekomendasikan setelah kami verifikasi. Ya berdasarkan kelayakan usahanya lah dan segala macam,” tutup Helvie.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merasa terkejut dengan kondisi di lapangan, khususnya perihal harga jual dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau subsidi. Di mana harganya tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

Dalam sepengetahuannya, harga jual LPG 3 Kg di lapangan bisa mencapai Rp 23.000 hingga Rp 30.000 per tabung. Padahal, seharusnya harga LPG melon itu paling mahal mencapai Rp 16.500 per tabung.

“Tapi apa yang terjadi rakyat kita beli dengan harga mohon maaf Rp 25.000 Rp 23.000 ada yang Rp 30.000. Jadi kita ini mengambil hak rakyat, seluruh rakyat bayar lebih. Ya saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah tidak rela ini terjadi,” katanya dalam acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Bahlil menguraikan, sejatinya pemerintah telah menggelontorkan subsidi untuk LPG per tahunnya mencapai Rp 87 triliun. Bahkan, Bahlil mengakui harga LPG belum berubah bahkan sejak tahun 2007 lalu.

“Untuk subsidi LPG setiap tahun itu tidak kurang dari Rp 80 triliun 80, 84, 87 (triliun). Tahun 2023 itu Rp 87 triliun. Dan untuk LPG ini sejak 2007 diterapkan sampai sekarang harganya gak naik-naik,” bebernya.

Harga jual LPG yang tinggi di masyarakat, berdasarkan pengakuan Bahlil, membuat dirinya terkejut. Hal itu lantaran dia sendiri tidak rela jika komoditas yang sudah disubsidi oleh negara namun masih didapatkan dengan harga mahal oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin.

“Bapak ibu semua saya jujur dalam forum ini begitu saya masuk jadi Menteri ESDM, saya kaget karena saya kan Menteri ESDM yang berlatar belakang orang susah, saya kan pernah waktu sekolah makan dikasih makan oleh negara lewat dana subsidi,” imbuhnya.

Dengan begitu, Bahlil menegaskan pihaknya akan terus menjamin hak-hak rakyat miskin terjamin didapatkan secara utuh, termasuk hak subsidi melalui LPG.

“Ini yang menjadi jihad politik saya sebagai Menteri ESDM untuk menjamin hak-hak rakyat harus diberikan secara utuh yang apa yang dilakukan oleh negara,” tandasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengawasi fintech peer to peer (P2P) lending yang bermasalah. Diantara dari mereka bahkan diduga tersangkut kasus fraud.

Merespon maraknya risiko fraud di insutri pinjaman daring (pindar), OJK telah melakukan penyempurnaan regulasi melalui berbagai POJK terkait LPBBTI dan

PVML, antara lain POJK 40/2024, POJK 42/2024, POJK 43/2024, POJK 48/2024, dan POJK 49/2024.

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan pelindungan konsumen dengan memperkuat mitigasi risiko yang meliputi pemahaman pengguna, transparansi, dan pembatasan kerja sama dengan risiko tinggi.

Meski dibayangi sejumlah kasus fraud dan dampak tak langsung dari hadirnya pinjaman online (Pinjol) ilegal, Agusman menilai, permasalahan yang terjadi di industri pindar belum dikategorikan sebagai hal yang berdampak sistemik pada perekonomian negara.

“Industri Pindar tidak berdampak sistemik karena masih relatif kecil dibanding sektor jasa keuangan lainnya, dengan outstanding pendanaan Rp77,02 triliun per Desember 2024,” ungkap Agusman dalam jawaban tertulis, Selasa, (18/2/2025).

Jik mengingat ke belakang, terdapat beberapa permasalahan yang menjangkit beberapa perusahaan fintech P2P lending. Adapun update terbaru atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Investree

Sebagaimana diketahui, OJK telah mencabut izin usaha Investree karena beberapa alasan. Pertama, Investree terbukti melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Kedua, OJK menilai kinerjanya memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Pencabutan izin usaha Investree tertulis dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Dalam keterangan terbaru, OJK menyatakan bahwa pihaknya telah dan akan terus melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, termasuk mengenai upaya hukum terhadap Sdr. Adrian antara lain melalui penerbitan red notice, berkoordinasi dengan Interpol serta otoritas terkait.

“Perusahaan telah menyampaikan neraca penutupan dan saat ini dalam proses penelaahan. Proses penyelesaian hak & kewajiban akan dilakukan melalui Tim Likuidasi yang dibentuk,” ungkap Agusman.

Koin P2P

Duduk perkara masalah di anak usaha KoinWorks ini dimulai ketika OJK mendapati 88 pengaduan terhadap PT Lunaria Annua Teknologi (Koin P2P) per 31 Desember 2024. Permasalahan terbanyak adalah soal return atau imbal hasil.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa KoinP2P melakukan penundaan pembayaran kepada lender(standstill) disebabkan oleh fraud yang dilakukan oleh penerima dana sebanyak lebih kurang Rp360 miliar.

Terbaru, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap KoinP2P. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, telah disampaikan rekomendasi kepada KoinP2P untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan selanjutnya akan memantau pelaksanaan atas komitmen perbaikan KoinP2P sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

“Penyelenggara telah menyampaikan laporan mengenai permasalahan yang terjadi. Penyelenggara didorong untuk melakukan penyelesaian permasalahan dengan memperhatikan keberlangsungan usaha (going concern) serta pemenuhan kewajiban terhadap seluruh Pemberi Dana yang terdampak,” ungkap Agusman.

OJK pun akan terus melakukan pemantauan terhadap komitmen Pemegang Saham KoinP2P untuk memastikan keberlangsungan usaha KoinP2P termasuk melakukan penguatan permodalan atau aksi korporasi lainnya.

iGrow

Fintech lending iGrow mencatat angka TWP90 sudah di level 80,18% per Februari 2025. Hal ini terus memburuk dari Oktober 2023 lalu, di mana iGrow mengakumulasi TWP90 sebesar 46%.

Dalam kabar terbaru, OJK mengatakan, IGrow telah melakukan beberapa upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Saat ini OJK terus memantau komitmen iGrow termasuk upaya penagihan dan penguatan permodalan.

“Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK akan mengambil tindakan pengawasan, termasuk pemberian sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutur Agusman.

Setelah itu, langkah-langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan perkembangan dan implementasi rencana perbaikan yang dilakukan oleh iGrow.