Berdasarkan riset terbaru Surya Fajar Sekuritas, saham SUNI tersengat proyeksi pemerintah yang diutarakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang akan menaikkan target produksi minyak mencapai 1 juta barel pada 2030 karena adanya gap yang signifikan antara konsumsi dan produksi.
“SUNI ini market leader produsen seamless Pipe yang memenuhi TKDN, sehingga mereka akan sangat diuntungkan secara bisnis,” ujar Atikah Tri Adriyanti, Equity Analyst Surya Fajar Sekuritas, seperti dikutip dari riset-nya, Jumat (18/10/2024).
Target kenaikan lifting minyak juga akan meningkatkan aktifitas eksplorasi yang ditandai dengan kenaikan pada investasi hulu migas. Dirinya menilai dengan prospek yang cerah pada industri ini akan menjadi katalis positif bagi SUNI karena SUNI merupakan pionir produsen seamless pipe yang memenuhi syarat TKDN dengan market share mencapai 63,6%.
“Kapasitas produksi SUNI saat ini 30 ribu ton per tahun. Di tengah kondisi industri yang menarik dan permintaan yang meningkat SUNI telah memulai konstruksi pembangunan pabrik baru. Pabrik baru ini akan mulai beroperasi pada 1Q25 dan menambah kapasitas SUNI hingga 70 ribu ton per tahun,” jelas Atikah.
Laba bersih SUNI diperkirakan tumbuh 24% CAGR pada 2024F – 2029F. Pihaknya perkirakan laba bersih SUNI akan tumbuh 63% mencapai Rp 165 miliar pada 2024F dan 42% pada 2025F mencapai Rp 235 miliar. Gross Margin 2024F: 34%; 2025F:35% dan net margin 2024F 20,9%, 2025F 21%.
“Sementara target saham SUNI kami perkirakan bisa mencapai Rp 1,200 hingga akhir tahun,” tutupnya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan bahwa keputusan untuk memblokir sementara IUP-IUP tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kondisi izin terkait.
“Sekitar 14 apa 15 (IUP) gitu. Sementara diblokir dulu lah, ya entar lihat kasusnya seperti apa nanti,” ungkap Tri saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Meski demikian, ia memastikan bahwa sekitar 15 IUP ini tidak memiliki cadangan yang signifikan. Mengingat, luas wilayah pertambangan di wilayah itu mayoritas dipegang oleh PT Timah.
“Kalau cadangannya gak begitu gede. Luas itu kan hampir 80% itu kan luasnya dimiliki PT Timah, jadi gak terlalu gede lah,” ujar Tri.
Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut kerugian negara akibat kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022 diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.
Dalam konferensi pers yang digelar Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu, BPKP menjelaskan perkiraan angka kerugian itu berasal dari 3 komponen perhitungan.
Pertama, kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp 2,85 triliun. Kedua, pembayaran bijih timah ilegal oleh PT Timah ke mitra penambang yang dinilai sebagai kerugian negara sebesar Rp 26,649 triliun
Ketiga, kerugian negara karena kerusakan lingkungan sebesar Rp 271,06 triliun. Komponen kerusakan lingkungan ini dihitung oleh ahli lingkungan Bambang Hero Saharjo dari IPB.
Atas dugaan kasus korupsi ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) pun telah menetapkan 22 tersangka. Bahkan, Jaksa Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah melimpahkan 10 orang tersangka dan barang bukti (Tahap 2) Perkara Timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (13/6/2024).
Demikianlah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/10/2024).
“Beberapa langkah yang kita sedang terus dieksekusi lewat APBN adalah program perlinsos dengan pembayaran atau pelaksanaan kartu sembako, program PKH, Indonesia pintar, subsidi energi dan program sembako yang sudah ditetapkan tambahannya,” terangnya.
“Ini diharapkan menjaga daya beli rakyat,” ungkap Sri Mulyani.
Hal lain yang juga dilakukan adalah dengan stabilisasi harga pangan. Inflasi IHK tercatat rendah di seluruh komponen sehingga mencapai 1,84% (yoy) pada September 2024.Inflasi inti tercatat sebesar 2,09% (yoy), sementara inflasi volatile food (VF) terus menurun menjadi 1,43% (yoy).
“Kita juga stabilitasi harga pangan,” kata Sri Mulyani.
Kelas menengah yang belakangan menjadi perhatian banyak pihak juga menerima dampak positifnya. Pemerintah memberikan insentif fiskal pada sektor perumahan dengan diskon PPN bagi masyarakat yang ingin membeli rumah.
“Untuk sektor perumahan ini yang tadinya hanya 50%, dari harga beli. sekarang ditanggung pemerintah 100% sampai dengan akhir 2024,” pungkasnya.
Notifikasi bertugas memberitahu jika ada pesan atau aktivitas lain di WhatsApp. Jika notifikasi tidak terlihat maka membuat pengguna tidak mengetahui jika ada chat penting yang masuk.
WhatsApp menjelaskan masalah ini terjadi karena beberapa hal. Misalnya masalah koneksi internet yang buruk membuat aktivitas aplikasi ikut bermasalah.
Selain itu juga bisa masalah karena sistem software yang sudah lama dan kesalahan saat mengatur sistem notifikasi. Terakhir pengguna lupa menyalakan mode Do Not Disturb, yang membuat semua notifikasi, bukan hanya WhatsApp, tidak akan masuk ke dalam ponsel.
Ada beberapa cara mengatasi notifikasi yang tidak muncul tersebut. Berikut caranya:
1. Cek Koneksi Internet
Pertama cek dulu koneksi internet yang memadai. Anda juga bisa menyegarkannya dengan mengaktifkan mode pesawat dalam waktu sebentar lalu kembali matikan.
2. Periksa Pengaturan Notifikasi
Anda bisa mengeceknya di dalam menu Pengaturan di aplikasi dan masuk ke opsi Pemberitahuan. Selain itu juga bisa mengaturnya di dalam aplikasi Pengaturan yang ada di HP, pastikan notifikasi untuk WhatsApp telah diaktifkan.
3. Aktifikan Data di Latar Belakang
Penggunaan data di latar belakang berguna untuk pengguna menerima update dari aplikasi secara langsung, termasuk untuk notifikasi. Jika ini dimatikan maka tidka akan menerima pembaruan.
Untuk mengaksesnya bisa masuk ke menu Pengaturan lalu menuju ke opsi penggunaan data dan pilih aplikasi WhatsApp. Aktifikan data latar belakang untuk WhatsApp.
4. Pengaturan Chat WhatsApp
Pastikan tidak menggunakan pengaturan bisu atau mute untuk chat pribadi atau grup. Dengan begitu notifikasi chat akan masuk ke dalam aplikasi.
5. Mode Do Not Disturb di HP
Seperti dituliskan di atas, mode ini membuat semua notifikasi dan aktivitas di HP tidak akan masuk. Jadi pastikan sudah mematikannya agar pemberitahuan WhatsApp bisa terlihat.
6. Restart WhatsApp atau HP
Jika masalah ini masih terjadi, Anda bisa mencoba menutup paksa aplikasi lalu membuka kembali. Namun jika tetap tidak berhasil, restart HP.
7. Install Ulang WhatsApp
Anda juga bisa mencoba menginstall ulang WhatsApp. Hapus lebih dulu aplikasi lalu download kembali, pastikan hanya menggunakan dari toko aplikasi resmi
8. Update WhatsApp
Terakhir, notifikasi yang tidak muncul mungkin karena Anda belum memperbarui aplikasi ke versi terbaru. Anda bisa masuk ke toko aplikasi yang digunakan lalu update WhatsApp.
Meski demikian, tidak semua orang mengetahui bahwa BPJS Kesehatan tidak menanggung semua jenis operasi. Ada beberapa tindakan operasi tertentu tidak termasuk dalam jaminan yang diberikan.
Untuk mendapatkan tanggungan dari BPJS Kesehatan saat memerlukan tindakan operasi, pasien harus memulai prosesnya di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, seperti Puskesmas atau klinik yang telah disetujui oleh BPJS.
Berikut daftar operasi tidak ditanggung BPJS Kesehatan
1. Operasi akibat dampak kecelakaan kerja (ditanggung oleh pemberi kerja atau program jaminan kecelakaan kerja)
2. Operasi kosmetika atau estetika (operasi yang bersifat tidak membahayakan kesehatan)
3. Operasi akibat melukai diri sendiri (operasi akibat tindakan ketidaktelitian atau kecerobohan yang mengakibatkan luka)
4. Operasi di rumah sakit luar negeri (operasi yang dilakukan di luar jangkauan BPJS Kesehatan)
5. Operasi yang tidak sesuai dengan prosedur BPJS Kesehatan (operasi yang tidak menyelesaikan prosedur pengajuan yang sesuai)
Meskipun demikian, berdasarkan pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2014, ada 19 jenis operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan, yakni.
1. Operasi Jantung
2. Operasi Caesar
3. Operasi Kista
4. Operasi Miom
5. Operasi Tumor
6. Operasi Odontektomi
7. Operasi Bedah Mulut
8. Operasi Usus Buntu
9. Operasi Batu Empedu
10. Operasi Mata
11. Operasi Bedah Vaskuler
12. Operasi Amandel
13. Operasi Katarak
14. Operasi Hernia
15. Operasi Kanker
16. Operasi Kelenjar Getah Bening
17. Operasi Pencabutan Pen
18. Operasi Penggantian Sendi Lutut
19. Operasi Timektomi
Guna memperoleh tanggungan BPJS untuk tindakan operasi, pasien harus berobat di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik yang telah disetujui oleh BPJS Kesehatan.
Jika diperlukan tindakan operasi, pasien akan diberi surat rujukan ke rumah sakit dan memperoleh jadwal operasi dari dokter yang bersangkutan di rumah sakit.
Selain itu, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dan diperoleh pasien untuk memperoleh tanggungan operasi dari BPJS Kesehatan yakni Kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), surat rujukan dari Puskesmas/Faskes tingkat pertama, dan kartu pasien dari rumah sakit.
Sri Mulyani memastikan kebijakan ini dirilis untuk meningkatkan ekspor dan terus menciptakan lapangan kerja, serta menjaga upah tenaga kerja di dalam negeri secara layak.
“Untuk beberapa akselerasi industri, pemerintah akan mengeluarkan berbagai insentif fiskal untuk memperkuat rantai pasok global,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Jumat (18/10/2024).
Di sisi lain, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah juga terus melakukan proteksi bagi industri di dalam negeri. Salah satunya, untuk produk tekstil, pemerintah memberlakukan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor kain dan karpet.
Adapun, kebijakan safeguard tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024 yang akan berlaku 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan pada Agustus lalu.
Dalam aturan tersebut, safeguard diberlakukan atas berbagai pertimbangan, termasuk adanya hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang membuktikan bahwa industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat dari jumlah impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lantai lainnya.
“Ini diberlakukan tiga tahun. Kebijakan ini diarahkan agar daya kompetisi dan proteksi pada industri tapi juga daya saing dan menjaga kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi agar tetap berkelanjutan,” tegasnya.
Pada Oktober ini, Sri Mulyani juga meneken aturan pengenaan tarif bea masuk tinggi terhadap barang impor dari China, berupa ubin keramik. Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk ubin keramik dari China itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024.
Pihaknya kini sudah melakukan survei ke lokasi wilayah yang diberikan pemerintah. Diketahui, Muhammadiyah nantinya bisa mendapatkan jatah tambang milik eks PT Adaro Energy Indonesia atau bekas tambang PT Arutmin Indonesia.
“Mengenai di mana yang kami pilih dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil, Menteri Investasi (kini Menteri ESDM), itu sudah kami survei, kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami. Untuk memastikan, tambang itu kan rumit ya,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2024).
Muhadjir mengatakan, saat ini proses survei masih berlangsung.
Lebih lanjut, saat ini di internal Muhammadiyah juga masih dalam proses membentuk 2 perusahaan untuk mengelola wilayah pertambangan ini, yaitu Strategic dan Operating Company.
Namun, ia menegaskan bahwa akan menggandeng akademisi dari program studi pertambangan di Universitas Muhammadiyah. Menurutnya, kampus itu sudah banyak bekerja sama dengan pengusaha tambang.
“Kami kan punya lima fakultas program studi pertambangan di Muhammadiyah itu dan rata-rata sudah berpartner, sudah kerja sama dengan perusahaan-perusahaan penambang. Dan kampusnya juga dekat dengan tambang, misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram itu dekat Newmont kan. Kemudian, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu kan dekat KPC. Ada juga di Berau, itu dengan Berau Coal,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Beleid anyar itu salah satunya memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk bisa mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di Indonesia.
Beleid ini ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024. Pemerintah menyisipkan pasal 83A yang mengatur tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK.
“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi Pasal 83A ayat 1, dikutip Jumat (31/5/2024).
WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Dalam ayat 3 disebutkan bahwa IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.
Ayat 4 menyebutkan, kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.
Sementara Ayat 5: Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya. Adapun pada ayat 6 disebutkan bahwa penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden,” isi ayat 7.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan situasi tersebut menjadi alasan suku bunga acuan atau BI rate ditahan pada level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) beberapa hari lalu.
“Fokus kami nilai tukar rupiah,” ungkap Perry saat konferensi pers bersama KSSK di Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Nilai tukar Rupiah hingga 15 Oktober 2024 melemah sebesar 2,82% (ptp) dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian global akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Namun demikian, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar Rupiah terdepresiasi hanya sebesar 1,17%, lebih baik dibandingkan dengan pelemahan Peso Filipina, Dollar Taiwan, dan Won Korea yang masing-masing terdepresiasi sebesar 4,25%, 4,58%, dan 5,62%.
BI memantau pergerakan rupiah dengan hadir di pasar. Langkah operasi moneter siap dilakukan sesuai kebutuhan, baik intervensi pada spot, DNDF maupun Surat Berharga Negara (SBN). Termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya AL/DPK lebih kurang sekitar 15%. “Dari sisi makroprudensial juga kami pastikan bahwa likuiditas di perbankan secara keseluruhan adalah lebih dari cukup,” katanya, Jumat (18/10/2024).
Perry mengatakan bahwa ke depan arah suku bunga juga terbilang kondusif bagi penyaluran kredit ke sektor riil. “Tentu saja dengan kecenderungan suku bunga perbankan turun juga akan turun itu kebijakan makroprudensial dorong kredit,” kata Perry
Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.
Pertumbuhn kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.
Pertumbuhan kredit didukung kinerja usaha korporasi yang terjaga. Secara sektoral, permintaan kredit didominasi oleh perdagangan, industri pertambangan dan pengangkutan. Berdasarkan kelompok penggunaan, modal kerja, kredit konsumsi, dan investasi masing-masing tumbuh 10,01% yoy, 10,88% yoy, 12,26% yoy
Pada periode yang sama pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. “Ke depan BI yakin bahwa pertumbuhan kredit pada 2024 tetap ada di kisaran 10% sampai 12%,” katanya.
Perry menjelaskan, kebijakan pahit itu harus ditempuh karena ketidakpastian ekonomi dan keuangan global meningkat seusai panasnya konflik di Timur Tengah. Eskalasi konflik itu pun ia katakan telah menjadikan rupiah sebagai korban, karena sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam beberapa hari terakhir.
“Karena meningkatnya tekanan geopolitik di Timur Tengah dan kemudian dampaknya terhadap arus portofolio asing dan tekanan nilai tukar, maka pada rapat dewan gubernur Oktober kami memutuskan mempertahankan tetap 6%,” kata Perry saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (18/10/2024).
Nilai tukar rupiah pada Oktober 2024 hingga 15 Oktober 2024 berdasarkan catatan BI memang telah melemah sebesar 2,82% (ptp) dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian global akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Karena permasalahan itu, Perry menekankan, dewan gubernur BI menganggap perlunya dalam jangka pendek ini untuk terus mempertahankan suku bunga acuan demi menjaga stabilitas nilai tukar ke depan, sebab ia tekankan seharusnya kurs rupiah menguat karena faktor fundamental ekonomi domestik stabil.
Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang berpotensi masih terus terjaga di level kisaran 5%, inflasi terjaga di kisaran 2,5% plus minus 1%, hingga defisit transaksi berjalan yang masih jauh di bawah batas aman 2%. Lagipula aliran masuk investasi portofolio terus berlanjut dan tercatat tinggi pada kuartal III-2024 yakni net inflows sebesar US$ 11,6 miliar.
“Karena itu fokusnya pada jangka pendek ini pada stabilitas nilai tukar rupiah kami masih memandang stance kebijakan moneter konsisten agar inflasi tetap terkendali 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025,” ungkap Perry.
Meski begitu, ia menekankan bila ketidakpastian itu mereda BI melihat terbuka lebarnya ruang untuk kembali melanjutkan penurunan suku bunga acuan.
“Kami juga konsisten ke depan, kami akan mencermati ruang penurunan kebijakan memperhatikan prospek inflasi, dan nilai tukar. Namun fokus jangka pendek adalah pada stabilisasi nilai tukar karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global karena tensi di Timur Tengah,” ungkap Perry
