Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V untuk tidak mengurangi jumlah maupun gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama seluruh mitra kerja, Kamis (13/2/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara. Dalam pertemuan itu, Lasarus menyoroti beberapa isu penting, salah satunya terkait gaji pegawai dan keberlanjutan PPPK.
“Ada beberapa isu penting yang kami bahas di rapat internal, pertama gaji pegawai. Kalau pegawai negeri aman lah, yang mengap-mengap ini PPPK, harap cemas supaya tidak membuat mereka kehilangan pekerjaan,” kata Lasarus saat membuka Raker.
Adapun jika memang terpaksa ada pengurangan, ia meminta agar ada solusi, seperti peluang pekerjaan lain bagi mereka yang terdampak. Lasarus pun menekankan bahwa beberapa kementerian yang memiliki pegawai PPPK memegang peran krusial. Ia mencontohkan Kementerian Perhubungan, dimana PPPK bertugas menjaga operasional mercusuar di perairan Indonesia.
“Kalau Kemenhub yang mengawasi mercusuar di laut jangan sampai lampu mercusuar mati. Kalau mati bisa kacau, dua per tiga wilayah kita ini laut. Mercusuar harus menyala dan PPPK-nya digaji,” ujarnya.
Ia juga menyoroti Kementerian PU, yang memiliki lebih dari 100 ribu pegawai PPPK. Menurutnya, kementerian ini harus memastikan semua pegawai tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
“Kementerian PU, pasti punya PPPK banyak, ada lebih 100 ribu PPPK, kami harap semua tetap melaksanakan tugas yang baik. Kalau memang efisiensi, lakukanlah searif dan sebijaksana mungkin,” pungkasnya.