Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meninjau tiga kantor dinas milik Pemprov setempat yang akan dijadikan kantor sementara usai Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharo dibakar massa pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
“Jadi, beberapa hari ini kami melakukan peninjauan ke beberapa lokasi yang menjadi aset Pemprov untuk kantor DPRD sementara. Ada beberapa kantor dinas menjadi objek kunjungan,” kata Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi di Kantor PUPR Sulsel di Makassar, Rabu.
Menurutnya, ada beberapa lokasi kantor dinas milik Pemprov yang sudah dikunjungi untuk dijadikan kantor administrasi sementara . Dari sejumlah kantor dinas yang dikunjungi, telah dikerucutkan menjadi tiga nominasi sesuai dengan tingkat kelayakannya.
“Ada Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) dan di Kompleks Dinas PU (Prasarana Umum) Bina Marga dan Cipta Karya. Beberapa dinas ini menjadi nominasi untuk kantor sementara teman-teman DPRD Provinsi,” tuturnya.
Kendati demikian, dari tiga nominasi kantor dinas tersebut sesuai dengan kelayakannya, tentu masih ada proses yang cukup panjang dalam menentukan mana yang akan dijadikan kantor sementara 85 orang anggota dewan .
“Tentu ini masih perlu dikaji secara mendalam, mengingat masa berkantor kami tentu tidak akan singkat, pasti akan butuh waktu yang cukup panjang. Kita juga harus sama-sama bersinergi dengan teman-teman dinas yang sudah berkantor lebih dulu di sini, sehingga memang tidak bisa terburu-buru dalam memutuskan di mana lokasinya,” katanya.
Namun begitu, pihaknya tidak mengabaikan Kantor DPRD Sulsel yang terbakar pada Sabtu (30/8) lalu, tetap akan digunakan sementara waktu sebelum diputuskan berkantor di dinas mana.
“Sebelum kita memutuskan akan berkantor di mana, gedung DPRD sementara ini masih dibicarakan bersama pak gubernur, tentu saja nanti kita putuskan. Kita akan tetap fungsikan gedung kita di DPRD,” tuturnya.
Selain itu, rencananya inventarisasi barang-barang yang masih bisa digunakan setelah kebakaran akan dilakukan dari Sekretariat Dewan, sekaligus pembersihan gedung setelah olah tempat kejadian perkara (TKP) dari Polda Sulsel.
Dengan adanya tiga nominasi kantor dinas yang rencananya dipakai, masih akan dibicarakan dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Biro Aset Daerah, termasuk bagaimana sinerginya antara dinas dan masuknya DPRD berkantor sementara di situ.
“Tentu kita tidak mau juga mengganggu teman-teman dalam bekerja yang memang sudah menjadi tempat mereka untuk bekerja sehari-hari. Kita cuma mau bagaimana bisa bersinergi, memanfaatkan aset yang ada kita pakai secara bersama-sama,” ucapnya.
Terkait kelayakan di tempat kunjungan terakhir di Dinas PUPR Bina Marga dan Cipta Karya di Jalan Andi Pangeran Pettarani, ia mengatakan, cukup layak untuk digunakan kantor sementara.
“Tapi, kami juga tidak bisa memaksakan harus sesuai dengan standar yang bagaimana. Karena ini memang keadaannya darurat. Jadi, pada dasarnya selama masih bisa digunakan untuk berkantor,iInsya Allah kami siap pakai,” ujarnya.