Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan investigasi data penerima manfaat jaminan kesehatan nasional (JKM) di Kabupaten Belitung sebagai langkah awal Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) di daerah itu.
“Kita melakukan pengumpulan informasi sebagai langkah awal IAPS di Belitung,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Babel Shulby Yozar Ariadhy di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan pengumpulan informasi IAPS ini dengan meminta keterangan langsung ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dan Puskesmas Air Saga Kabupaten Belitung.
“Kegiatan ini merupakan mekanisme awal dalam IAPS sebagai respons permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik atas inisiatif Ombudsman, salah satunya pada bidang layanan kesehatan,” katanya.
Ia menyatakan saat ini Kabupaten Belitung sudah masuk predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dengan capaian kepesertaan 99,83 persen dan tingkat keaktifan peserta 89,98 persen yang didominasi peserta iuran kepesertaannya dibayarkan oleh APBD sebesar 42,9 persen.
“Saat ini tidak ada klasifikasi khusus terhadap masyarakat yang didaftarkan menjadi peserta tanggungan APBD, sehingga setiap warga yang ber-KTP Belitung berstatus peserta JKN nonaktif,” katanya.
Sementara itu, lebih dari 45 persen dari total warga Belitung dengan kategori layak dibantu yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 5 belum terdaftar sebagai peserta yang iurannya bersumber dari APBN.
“Sebanyak 48.533 dari 93.814 jiwa warga Belitung terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dengan kategori desil 1 sampai 5,” katanya.
Ia menambahkan desil dalam bansos ini merupakan pembagian kelompok masyarakat yang didasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Desil 1 hingga 4 adalah prioritas utama penerima program keluarga harapan (PKH), sementara desil 1 hingga 5 berhak menerima bantuan pangan non-tunai (BPNT).
“Pengelompokan ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan bantuan pemerintah,” katanya.